BNPB Lapor Prabowo: Biaya Perbaikan Kerusakan Akibat Banjir Sumatra Rp51,8 Triliun, Tertinggi Aceh
Adapun anggaran pemulihan pasca bencana untuk Provinsi Aceh mencapai Rp25,41 triliun.
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa anggaran untuk memperbaiki fasilitas rusak akibat banjir serta longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. Adapun anggaran pemulihan pasca bencana untuk Provinsi Aceh mencapai Rp25,41 triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat mengikuti rapat terbatas penanganan banjir Sumatra bersama Presiden Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025).
"Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," kata Suharyanto.
Sumut Rp12,88 triliun dan Sumbar Rp13,52 triliun
Sementara itu, biaya perbaikan di Sumatra Utara mencapai Rp12,88 triliun, sedangkan Sumatera Barat mencapai Rp13,52 triliun. Suharyanto menyampaikan biaya tersebut masih kemungkinan bisa bertambah karena BNPB masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak," jelasnya.
Suharyanto menjelaskan biaya tersebut dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, pengungsi, dan masyarakat umum.
Kemudian, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan hilang, mencukupi stok logistik secara berjenjang dari tingkat desa/gampong sampai ke daerah tingkat atasnya.
"Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan (rehabilitasi)," tutur Suharyanto.
Pembangunan Huntara dan Huntap
Suharyanto juga menyampaikan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi masyarakat terdampak bencana banjir. Huntara akan dibangun oleh anggota satuan tugas (satgas) TNI dan Polri.
"Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden)," tutur Suharyanto.