BNPB: Korban Bencana Sumatera Capai 1.177 Jiwa per 4 Januari 2026
Data terbaru dari BNPB menunjukkan jumlah korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera telah mencapai 1.177 jiwa per 4 Januari 2026, sementara ratusan orang masih dalam pencarian.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan peningkatan signifikan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah di Sumatera. Per tanggal 4 Januari 2026, total korban jiwa telah mencapai 1.177 orang. Angka ini terus bertambah seiring dengan pembaruan data di lapangan.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, mengumumkan data terbaru ini dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencarian dan pendataan masih terus berlangsung secara intensif. Bencana ini telah menimbulkan dampak luas di berbagai provinsi.
Insiden bencana hidrometeorologi ini tersebar di beberapa provinsi di Sumatera, dengan penambahan korban jiwa terbaru teridentifikasi di Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Selain korban meninggal, tim SAR gabungan juga masih berupaya mencari puluhan orang yang dilaporkan hilang.
Peningkatan Korban Jiwa dan Pencarian Orang Hilang
Abdul Muhari menjelaskan bahwa terjadi penambahan 10 jiwa dari rekapitulasi sebelumnya, sehingga total korban meninggal dunia menjadi 1.177 orang. Penambahan ini berasal dari Aceh Utara sebanyak 3 jiwa, Tapanuli Selatan 5 jiwa, dan Sumatera Barat 2 jiwa. Data ini mencerminkan dinamika situasi di lapangan yang terus berubah.
Tim di lapangan juga berhasil mengidentifikasi sejumlah orang yang sebelumnya diduga hilang, yang kemudian dikoreksi datanya. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 148 orang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan. Pengurangan 17 nama dari daftar orang hilang terjadi setelah koreksi oleh pihak desa, kecamatan, dan anggota keluarga.
Upaya pencarian terhadap korban hilang terus diintensifkan oleh tim gabungan di berbagai lokasi terdampak. Fokus utama adalah memastikan semua korban dapat ditemukan dan data yang akurat dapat dilaporkan kepada publik. Situasi ini menunjukkan kompleksitas penanganan bencana hidrometeorologi.
Selain korban jiwa dan hilang, jumlah pengungsi akibat bencana ini juga cukup besar, mencapai 242.174 jiwa. Mereka tersebar di berbagai posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan. Penanganan pengungsi menjadi prioritas lain bagi BNPB dan pihak terkait.
Status Tanggap Darurat dan Transisi Bencana di Wilayah Terdampak
Beberapa daerah terdampak bencana di Sumatera telah memperpanjang status tanggap darurat guna memaksimalkan respons dan pemulihan. Di Aceh, sepuluh daerah telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat, sementara delapan daerah lainnya kini memasuki tahapan transisi darurat. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan yang komprehensif.
Provinsi Sumatera Utara saat ini telah berada dalam status transisi darurat, setelah sebelumnya 14 daerah memasuki fase ini. Dua daerah di Sumatera Utara yang status tanggap daruratnya berakhir tidak diperpanjang, menandakan situasi yang mulai membaik. Tidak ada lagi kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berstatus tanggap darurat.
Berbeda dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan di Kabupaten Agam, yang memperpanjang status tanggap daruratnya. Hal ini disebabkan oleh masih adanya bencana longsor susulan yang terjadi hingga tiga hari sebelumnya. Rekahan tanah yang terdeteksi berpotensi memicu longsor baru jika hujan deras kembali mengguyur.
Abdul Muhari menegaskan bahwa pihaknya terus memantau kondisi di Kabupaten Agam dan berupaya melakukan langkah mitigasi. Tujuannya adalah meminimalkan potensi longsor susulan yang dapat membahayakan warga. Selain Agam, kabupaten/kota lain di Sumatera Barat sudah dalam status transisi darurat.
Mitigasi Risiko dan Pemulihan Pasca Bencana Hidrometeorologi
BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan langkah-langkah mitigasi bencana hidrometeorologi berjalan efektif. Pemantauan terhadap potensi longsor susulan, terutama di wilayah rawan seperti Kabupaten Agam, menjadi fokus utama. Edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana juga terus digalakkan.
Fase transisi darurat memungkinkan pemerintah daerah untuk memulai tahap pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial masyarakat. Bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi pengungsi juga terus disalurkan untuk memastikan mereka mendapatkan fasilitas yang layak. Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak juga menjadi perhatian.
Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat, sangat penting dalam penanganan bencana ini. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi dampak buruk bencana di masa mendatang. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh bagi daerah terdampak agar dapat bangkit kembali. Evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana juga akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas respons di masa depan. Penguatan sistem peringatan dini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi.
Sumber: AntaraNews