Blak-blakan Hasto Kritik Jokowi: Pada Periode Kedua, Seluruh Aparatur Negara Diturunkan Derajatnya
Hal ini disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (1/6).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai Indonesia mengalami kemunduran demokrasi pada periode kedua pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (1/6). Pada kesempatan itu, Hasto bahkan menyebut Indonesia telah berubah menjadi negara otoriter populis.
"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," kata Hasto.
Menurut Hasto, perubahan tersebut terlihat dari praktik penyelenggaraan negara yang dinilai semakin menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Ia menilai sistem hukum yang semestinya mengedepankan keadilan justru mengalami perubahan orientasi dan menjadi tunduk pada kepentingan kekuasaan.
"Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan," ujar Hasto.
PDIP Minta Maaf
Ia menuturkan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan PDIP sebelumnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Hasto bilang, partainya telah melakukan refleksi terhadap berbagai dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," katanya.
Singgung Kriminalisasi
Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung berbagai kritik yang muncul terkait kriminalisasi politik dan penegakan hukum. Ia menyebut bahwa tanpa supremasi hukum, Indonesia tidak akan memiliki fondasi politik maupun ekonomi yang kuat untuk menopang pembangunan nasional.
"Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh, dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran," ucap Hasto.