Bisa Urai Kemacetan, Pemkab Bogor Harap Proyek Jalan Puncak II Terealiasi
Pemkab Bogor, Jawa Barat, memastikan pembangunan akses jalan alternatif Taman Budaya, Sentul City menuju Puncak II telah sesuai aturan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memastikan pembangunan akses jalan alternatif Taman Budaya, Sentul City menuju Puncak II telah sesuai aturan dan perizinan yang berlaku. Hal itu disampaikan menyusul adanya protes dari sebagian warga terkait penggunaan lahan cadangan efektif di kawasan Vepasamo, Sentul City, yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto menjelaskan, proses pembangunan akses jalan ini sudah sesuai aturan, salah satunya penggunaan lahan cadangan efektif di Vepasamo berdasarkan Site Plan tahun 2023. Eko meyakini, apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan berkomunikasi pihak Sentul City, sudah sesuai pada peruntukannya, yakni mengedepankan asas kepentingan publik.
Ia menyebut, perubahan siteplan merupakan bagian dari mekanisme perizinan resmi yang kewenangannya berada pada Pemerintah Daerah, sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
“Perubahan siteplan merupakan bagian dari mekanisme perizinan resmi yang kewenangannya berada pada Pemerintah Daerah, sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang," ungkapnya dikutip dari Antara, Selasa (14/4/2026).
Eko menambahkan jika ada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pengembang yang berubah posisi, itu adalah menyangkut pengesahan siteplan, selagi siteplan sudah melalui Kajian dan di dalamnya tersedia mencukupi rasio PSU yg dipersyaratkan oleh tata regulasi yang ada, menurut Eko itu tidak bermasalah.
"Jadi PSU termasuk RTH itu bukan berarti satu titik lokasi tidak boleh berubah selamanya. Yang diatur oleh pemerintah adalah total luasnya tetap terpenuhi. Jadi bisa saja lokasinya bergeser, tetapi fungsinya tetap ada dan bahkan bisa ditingkatkan kualitasnya ," kata dia.
Harap Pembangunan Jalan Terealisasi
Ia menekankan pembangunan jalan ini diharapkan tidak lagi menjadi wacana, pembangunan diharapkan selain menumbuhkan ekonomi warga di desa-desa yang berada di sekitar akses jalan yang dibangun, juga bisa segera mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan Siliwangi - MH Thamrin Sentul City sehingga dukungan dari seluruh pihak sangat dibutuhkan.
"Kan itu untuk memudahkan warga dan masyarakat juga, mempercepat dan memudahkan akses untuk kepentingan umum, dan mengurai kemacetan" jelas dia.
Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama mendukung program-program kerja untuk kepentingan banyak orang.
Di sisi lain, dukungan terhadap pembangunan jalan alternatif tersebut juga datang dari sebagian warga. Ketua RT di Cluster Venesia, Tata Djuarsa, menyebut sebagian besar warga mendukung pembangunan jalan tersebut.
“Kami sebagian besar menyambut baik pembangunan jalan tersebut karena mobilitas semakin tinggi, ketika weekend jalan MH Thamrin macet, ini kan bagus untuk warga jadi dengan adanya akses jalan alternatif pastinya sangat membantu,” ujarnya.
Warga lainnya, Debby, juga menilai pembangunan jalan alternatif ke area Puncak II merupakan hal positif bagi masyarakat.
“Ada kemajuan ini, apalagi ini seiring dengan perijinan dan Kajian yang telah dilakukan pemerintah, untuk warga di sini pastinya untuk mengatasi kemacetan ya, jadi sangat positif buat kita,” ungkap Debby.
Sementara itu pihak Sentul City menegaskan pihaknya siap mendukung program Pemerintah Daerah, termasuk keperluan penggunaan lahan cadangan efektif untuk pembangunan jalan alternatif menuju Puncak II dari Sentul City. Perwakilan Sentul City, Maesa Putri, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan di kawasan Cluster Venesia telah sesuai dengan aturan.
“Proses pemanfaatan lahan cadangan efektif di Cluster Venesia yang akan dijadikan akses jalan alternatif pengurai kemacetan ke arah Puncak II sudah sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku dan Kami mengikuti setiap kajian yang diminta oleh pemerintah. Jadi itu bukan RTH, penetapan RTH dan lahan cadangan efektif ditentukan oleh dokumen tata ruang dan perizinan yang sah, bukan berdasarkan persepsi orang atau kondisi saat awal pembelian semata,” ungkap Maesa Putri.