BI dan Pemkab Talaud Percepat Perluasan Digital Transaksi di Wilayah Perbatasan Sulut
Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus mengakselerasi perluasan digital transaksi bagi masyarakat di wilayah perbatasan Sulawesi Utara, menunjukkan komitmen kuat terhadap digitalisasi keuangan daerah.
Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud terus mempercepat perluasan digital transaksi bagi masyarakat di wilayah perbatasan Sulawesi Utara (Sulut). Upaya ini merupakan bagian dari sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemkab Talaud dengan BI untuk digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya di wilayah perbatasan dan terluar. Hal ini disampaikan oleh Kepala BI Perwakilan Sulut, Joko Supratikto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Manado pada Minggu (15/3).
Peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Kepulauan Talaud telah mencapai skor 98,00 persen. Capaian ini menempatkan Talaud di peringkat kelima dari 70 Kabupaten di wilayah Sulawesi pada semester II 2025. Joko Supratikto menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan instansi terkait untuk mempercepat implementasi digitalisasi daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Talaud.
Bupati Kepulauan Talaud, Welly Tita, mengapresiasi kolaborasi strategis dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut. Kolaborasi ini merupakan upaya nyata dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina. Welly berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dapat terus terjalin untuk mendorong digitalisasi keuangan daerah.
Sinergi Kuat Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah
Kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemkab Kepulauan Talaud menjadi pilar utama dalam mempercepat perluasan digital transaksi di wilayah perbatasan. Sinergi ini diwujudkan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang secara aktif mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. TP2DD Pemkab Talaud dan BI berkomitmen untuk terus bekerja sama demi tercapainya target digitalisasi yang lebih luas.
Keberhasilan upaya ini tercermin dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Kepulauan Talaud yang sangat membanggakan. Dengan skor 98,00 persen, Talaud berhasil menduduki peringkat kelima dari total 70 kabupaten di seluruh Sulawesi pada semester II 2025. Angka ini menunjukkan progres signifikan dalam adopsi transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan daerah.
Kepala BI Perwakilan Sulut, Joko Supratikto, berharap agar komitmen kuat dari para pimpinan daerah dan sinergi antar OPD dapat terus ditingkatkan. Hal ini krusial untuk memastikan implementasi digitalisasi daerah berjalan optimal. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sistem transaksi yang lebih efisien dan transparan.
Tantangan dan Strategi Peningkatan Literasi Digital
Meskipun capaian digitalisasi transaksi di Talaud cukup tinggi, Pemkab Kepulauan Talaud masih menghadapi beberapa tantangan strategis. Salah satunya adalah minimnya literasi masyarakat terkait pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Selain itu, diperlukan peningkatan implementasi kanal e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, TP2DD Talaud telah merancang program unggulan yang inovatif. Program tersebut adalah “siswa duta digital”, yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat. Melalui program ini, diharapkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, retribusi, serta transaksi lainnya secara nontunai dapat meningkat secara signifikan.
Bupati Welly Tita juga menekankan pentingnya terus membangun sinergi dan kolaborasi. Kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank pengelola RKUD sangat dibutuhkan. Dengan demikian, upaya mendorong digitalisasi keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.
Sumber: AntaraNews