Beredar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar, Relawan Gibran Minta Diusut Tuntas

Pakta integritas yang menyebut dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 menyebar di media sosial. Itu terungkap setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Senin (13/11).

Dalam dokumen tersebut, ada pula tanda tangan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban. Pakta integritas tersebut memantik reaksi relawan Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Gibran Ali Muthohirin meminta temuan pakta integritas tersebut diusut tuntas.

“Kami hanya minta agar kasus ini segera diusut dan harus dipertanggung jawabkan,” ujat Ali Muthohirin, Rabu (15/11).

Dia meyakini, apa yang dilakukan Yan Piet Mosso dan TSP Silaban, bukan inisiatif sendiri. Melainkan ada instruksi dari lembaga atau individu yang lebih tinggi jabatannya.

”Integritas penyelenggara negara perlu dijaga, maka kami berharap ini kasus yang terakhir. Harapan kami, pemilu ini bisa menjadi ajang adu gagasan, adu konsep, bukan saling menjatuhkan sesama anak bangsa,” 

kata mantan Ketua Umum DPP IMM tersebut.

merdeka.com

Ali Muthohirin kemudian menyinggung soal kecurangan dalam Pemilu 2024. 

”Terungkapnya dokumen itu seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Selama ini kubu seberang sering menarasikan soal kecurangan Pemilu 2024 yang berpotensi dilakukan pihak lain, ternyata malah sebaliknya,” ucap Ali Muthohirin.

Terdapat lima poin yang tertuang dalam pakta integritas tersebut. Pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah. Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Terakhir, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.

”Apabila benar seperti itu, maka pakta integritas tersebut sekaligus melanggar integritas sebagai pejabat publik. Terutama pada poin keempat,” jelas Ali.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, akan memeriksa kebenaran pakta intergritas yang telah tersebar itu.

”Kami berharap tidak benar. Tapi, kalau benar, maka sebaiknya perlu ada tindakan tegas kepada mereka yang terkait. Harus ada yang tanggung jawab,” ujarnya.