Beijing: Arah Hubungan China-Jepang Tergantung Sikap Tokyo soal Taiwan
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan arah hubungan China-Jepang bergantung pada sikap Tokyo terhadap isu Taiwan. Beijing menganggap Taiwan urusan dalam negeri, menyoroti ketegangan atas potensi intervensi Jepang.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi secara tegas menyatakan bahwa arah hubungan bilateral antara China dan Jepang di masa mendatang sepenuhnya bergantung pada sikap yang diambil oleh pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi terkait isu Taiwan. Pernyataan ini disampaikan Wang Yi dalam konferensi pers mengenai "Kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China" di Beijing pada hari Minggu.
Wang Yi menyoroti peringatan 80 tahun kemenangan "Perang Perlawanan Rakyat China terhadap Agresi Jepang" pada tahun 2025 sebagai momen krusial bagi Jepang untuk merefleksikan invasi dan kolonisasi masa lalu, termasuk terhadap Taiwan. Namun, ia menyayangkan pernyataan pemimpin Jepang yang menyebut potensi insiden di Taiwan sebagai 'situasi krisis kelangsungan hidup' bagi negaranya.
Sikap tersebut, menurut Wang Yi, dapat menjadi dalih bagi Jepang untuk menjalankan hak bela diri kolektif, padahal urusan Taiwan adalah murni urusan dalam negeri China. Beijing memperingatkan bahwa campur tangan Jepang dalam masalah Taiwan dapat membangkitkan kekhawatiran serius di kalangan rakyat China dan negara-negara Asia lainnya.
Peringatan Keras Beijing atas Campur Tangan Jepang di Taiwan
Dalam konferensi persnya, Menteri Luar Negeri Wang Yi dengan tajam mempertanyakan hak Jepang untuk ikut campur dalam urusan Taiwan, yang ditegaskannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatan China. Ia menyoroti potensi penggunaan hak bela diri kolektif oleh Jepang, yang menurutnya bertentangan dengan konstitusi damai negara tersebut.
Wang Yi mengingatkan bahwa militerisme Jepang di masa lalu pernah menggunakan dalih "situasi krisis kelangsungan hidup" untuk melancarkan agresi ke luar negeri. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa rakyat China dan negara-negara Asia lainnya tidak mungkin tidak merasa sangat waspada dan cemas terhadap pernyataan serupa dari Tokyo.
Pihak China berharap rakyat Jepang dapat melihat situasi ini dengan jernih dan tidak membiarkan siapa pun mengulangi kesalahan masa lalu atau membenarkan kolonialisme. Wang Yi menegaskan bahwa China yang telah berkembang dan kuat, bersama 1,4 miliar rakyatnya, tidak akan mengizinkan upaya pembalikan putusan terhadap agresi masa lalu.
Taiwan sebagai Inti Kepentingan China dan Prinsip Satu China
Wang Yi secara tegas menyatakan bahwa Taiwan, baik di masa lalu, sekarang, maupun masa depan, tidak mungkin menjadi sebuah negara merdeka. Ia menekankan bahwa kembalinya Taiwan ke China merupakan hasil kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China terhadap agresi Jepang dan juga buah kemenangan Perang Dunia II.
Menurutnya, segala upaya untuk menciptakan "Dua China" atau "Satu China satu Taiwan" di arena internasional pasti akan menemui kegagalan. Wang Yi juga menyoroti Partai Progresif Demokratik (DPP) di Taiwan yang secara gigih berpegang pada posisi separatis "kemerdekaan Taiwan".
Ia menyebut DPP sebagai sumber kekacauan yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Wang Yi menambahkan bahwa semakin jelas sikap masyarakat internasional menentang separatisme "kemerdekaan Taiwan" dan semakin teguh sikap menjunjung prinsip satu China, maka perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan akan semakin terjamin.
Masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri China dan merupakan inti dari kepentingan inti China, dengan garis merah yang tidak boleh dilampaui. Wang Yi menegaskan bahwa China tidak akan mengizinkan siapa pun atau kekuatan mana pun memisahkan Taiwan yang telah dipulihkan lebih dari 80 tahun lalu kembali dari China.
Respon Beijing atas Pernyataan Kontroversial PM Takaichi
Ketegangan antara China dan Jepang meningkat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November 2025, menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang". Pernyataan ini dipahami sebagai sinyal bahwa pemerintah Jepang mungkin mengizinkan Pasukan Bela Diri-nya bertindak mendukung Taiwan.
Sikap tersebut, yang mengindikasikan potensi intervensi Jepang jika China memberlakukan blokade maritim atau bentuk tekanan lain terhadap Taiwan, telah memicu serangkaian tindakan balasan dari Beijing. China telah menangguhkan impor produk laut Jepang dan memutus pertemuan pejabat tinggi pemerintah.
Selain itu, Beijing juga menyarankan warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang, serta menghentikan rilis film Jepang sebagai bentuk protes. China juga berjanji akan membalas dengan tegas jika Tokyo terlibat secara militer dalam urusan Taiwan.
Saat ini, Taiwan dipimpin oleh Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP), yang dikenal sebagai pemimpin gigih memperjuangkan kemerdekaan Taiwan. Beijing menyebut Lai Ching-te "berbahaya" dan menganggapnya sebagai bagian dari "kelompok separatis" yang dapat memicu konflik di Selat Taiwan.
Sumber: AntaraNews