Begini Sikap 4 Kepala Daerah dari PDIP di Jabar, Dilarang Megawati Ikut Retret Prabowo
Terkait perintah tersebut, apa yang harus dilakukan empat kader PDIP terpilih sebagai kepala daerah di Jawa Barat?
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan untuk melarang para kepala daerah dari partainya untuk datang retret yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah.
Terkait perintah tersebut, apa yang harus dilakukan empat kader PDIP terpilih sebagai kepala daerah di Jawa Barat?
Mereka adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron; Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono mengatakan, instruksi yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri itu berlaku bagi seluruh kader yang menjadi kepala daerah, termasuk yang berada di wiayah Jawa barat.
“Ini kebetulan beliau-beliau ini tadi menghadiri rapat paripurna pidato yang perdana Gubernur Jawa Barat, sehingga ya mereka semuanya ada di sini. Pak Imran, Ibu Citra, Pak Tri, dan Pak Ade. Tentunya beliau-beliau ini ya menunggu instruksi selanjutnya sebagaimana surat DPP tersebut,” jelas dia.
Tunggu Arahan
Ono tak tahu alasan pasti Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya datang ke acara retret. Namun dia yakin, hal ini dilakukan berdasarkan kajian yang matang.
“Ya tentunya kan ada berbagai macam pertimbangan ya bahwa PDI Perjuangan saya yakin sedang melakukan kajian secara hukum terkait dengan kegiatan retret tersebut. Mudah-mudahan ya DPP partai, Ibu Ketua Umum segera untuk memberikan instruksi lanjutannya,” Ono melanjutkan.
Ia meyakini para kadernya mengikuti instruksi Ketua Umum. Apabila ada yang melanggar, biasanya, ada konsekuensi dari pihak DPP yang harus diterima.
“Biasanya pada saat DPP Partai apalagi surat instruksi yang ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum pasti berkonsekuensi terhadap pelanggaran disiplin partai apabila ada kader partai yang tidak mengikuti instruksi tersebut,” terang Ono.
Tak Ikut Rombongan Dedi Mulyadi
Para kader yang menjadi kepala daerah di wilayah Jawa Barat, ia pastikan tidak akan pergi bersama rombongan ke Magelang. Semuanya akan berada di posisi terpisah atau bahkan di wilayahnya masing-masing.
“Saya pastikan yang pertama mereka tidak ikut rombongan kepala daerah di Jawa Barat yang informasinya Pak Dedi Mulyadi dengan kepala-kepala daerah yang akan secara bersamaan ke Magelang,” terang Ono.
Ono menjelaskan, salah satu pertimbangan dari DPP adalah tinjauan hukum mengenai retret. Apakah ada peraturan perundang-undangannya atau tidak. Pihak pengurus partai saat ini sedang mengkaji terkait dengan peraturan.
Ia mengaku tidak khawatir dinamika yang terjadi bisa mempengaruhi kinerja para kader saat nanti berkomunikasi dengan Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra.
Puji Dedi Mulyadi
“Pada saat bicara terkait dengan apakah ini upaya akan mengganggu misalkan bantuan-bantuan pemerintah ya seharusnya kita mendudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dan saya yakin Pak Demul (Dedi Mulyadi) juga kan seorang yang egaliter, inklusif ya kan melihat 27 kabupaten kota secara jelas tergambar,” ucap dia.
Sementara itu, Imron memastikan dirinya akan mematuhi keputusan partai. Sejauh ini, belum ada komunikasi yang terjalin dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat atau gubernur, Dedi Mulyadi begitu pula dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Enggak ada. (Baru tahu surat edaran dari Megawati), tadi malam ada yang menghubungi. Hari ini ke Bandung gitu. Ya sekalian konsultasi ke DPD,” jelas dia.