Batasi gerak pelaku teror, Pemkot Tangsel akan gelar razia yustisi

Batasi gerak pelaku teror, Pemkot Tangsel akan gelar razia yustisi. Pada operasi yustisi dan pendataan penduduk non permanen nanti, pihaknya tak akan memberikan sanksi kepada warga yang tidak lengkap data kependudukannya.

2017-07-08 10:02:00

Terorisme

Kerap dijadikan persinggahan sementara oleh para pelaku teror, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Dukcapil), segera menggelar operasi kependudukan. Selain juga untuk mengetahui jumlah penduduk musiman pasca libur lebaran kemarin.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tangsel, Toto Sudarto mengaku, pihaknya akan segera menggelar dua operasi terkait pendataan kependudukan yakni operasi yustisi dan pendataan penduduk non permanen.

Langkah ini, lanjut dia, merupakan upaya pihaknya dalam mendorong ketertiban administrasi kependudukan di wilayah Kota Tangsel. Selain juga mempersempit ruang gerak pelaku teror yang kerap bermukim di Tangsel.

Diketahui, Kota Tangerang Selatan, kerap dijadikan tempat persinggahan sementara para pelaku teror yang beraksi disejumlah daerah diluar Kota Tangsel.

"Saudara kita yang seperti itukan tidak mungkin dia lapor ke rt/rw, pendataan inikan salah satunya mempersempit ruang gerak mereka," terang Toto, ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (7/7).

Nantinya dua operasi yustisi dan pendataan penduduk non permanen itu, pihaknya akan melibatkan aparat Kepolisian, TNI bersama satpol PP dan Dinas Dukcapil.

Operasi itu, lanjutnya, segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Nantinya operasi tersebut, akan menyasar kawasan permukiman yang kerap dipadati oleh pendatang non permanen.

"Segera akan kita operasi, tapi waktu dan titiknya tidak bisa disebutkan," terang Toto.

Operasi Yustisi dan Pendataan Penduduk non permanen itu, nantinya hanya untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang tinggal di Tangsel tapi tak ingin merubah data kependudukan atau ingin merubah tapi belum bisa melakukan karena bermacam hal.

"Data itu penting bagi kita untuk mengetahui berapa penduduk yang tinggal di Tangsel, yang tidak mau merubah kependudukanya, dan ingin tetap didata kependudukan awal. Atau berapa orang yang kepengen mengurus tapi belum melakukan," ucap Toto.

Dia menjamin, pada operasi yustisi dan pendataan penduduk non permanen nanti, pihaknya tak akan memberikan sanksi kepada warga yang tidak lengkap data kependudukannya.

"Engga boleh sanksi kata Bu Walikota, imbauan beliau kalau mau lama tinggal di Tangsel, segera diurus kepindahanya apalagi dia punya keahlian yang menguntungkan buat orang Tangsel," jelas Toto.

(mdk/rhm)