Dalih polisi bekuk penyebar paham radikal terkendala payung hukum

Merdeka.com - Paham radikalisme dewasa ini semakin berkembang di tengah masyarakat. Terbukti, adanya aksi teror dengan mengatasnamakan agama sehingga menghalalkan segala cara agar tujuannya terpenuhi.

Penyebaran paham radikal biasanya melalui media sosial sehingga bisa diakses siapa saja. Menyikapi hal tersebut, Kabag Penum DivHumas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan ada 3 langkah untuk menertibkan sejumlah akun media sosial berbau paham radikal.

Yakni dengan counter, take down dan pemblokiran. Namun, Martinus beralasan polisi masih terkendala oleh payung hukum yang ada untuk membekuk pelaku.

"Dia cuma menyebarkan informasi, misalnya 'Ayo kita nanti Amaliah' menurut mereka. Meski bahasa kita ya bunuh diri. Itu ya enggak ada menjeratnya. Menjerat pasalnya kan enggak ada," ujar Martinus kepada wartawan, Jakarta, Kamis (7/7).

Lebih lanjut, Martinus menjelaskan bahwa polisi bisa menangkap dan menindak pelaku, jika dalam akun atau situs tersebut menebar ujaran kebencian seperti menghina ras dan agama tertentu.

"Kalau dia misalnya di situ ada kebencian, ada ujaran kebencian disitu, masuk Pasal UU ITE," jelasnya.

Oleh karena itu, polisi berharap dalam Revisi Undang-Undang (RUU) anti terorisme dapat menjangkau hal tersebut.