Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perangi teroris, Filipina berlakukan KTP khusus untuk muslim

Perangi teroris, Filipina berlakukan KTP khusus untuk muslim Ilustrasi Teroris. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Filipina berencana akan memberlakukan kartu identitas khusus bagi rakyatnya yang beragama Islam. Hal itu dilakukan dengan tujuan menekan jumlah kelompok militan yang semakin marak beraksi di bagian selatan negara tersebut.

Aturan untuk memberlakukan kartu identitas khusus muslim tersebut pertama kali disuarakan oleh Inspektur Polisi Pusat Luzon, Aaron Aquino, saat bertemu dengan pasukan polisi, militer, pejabat politik, dan 200 pemuka agama serta masyarakat Muslim.

"Kartu identitas ini akan mengindentifikasi setiap individu dan masyarakat Muslim. Jika kita punya sistem semacam ini, kita akan tahu identitas penduduk asli dan pengunjung yang datang ke tempat tertentu," kata Aquino, seperti dikutip dari laman Rusia Today, Jumat (7/7).

Sistem ini telah diluncurkan oleh pemerintah daerah Paniqui, di provinsi Tarlac, di mana kata Aquino terbukti telah berhasil mengurangi angka kejahatan terorisme.

"Sistem ini merupakan praktik yang baik di berlakukan di dearah itu dan dapat direplikasikan ke semua komunitas Muslim di seluruh wilayah negara. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan mengefisiensi identifikasi dari saudara Muslim kami," jelasnya.

"Kami melakukan pendekatan multi sektoral dalam menangani masalah ini dan saya senang bahwa saudara laki-laki Muslim di sini telah menunjukkan niat mereka untuk bekerja sama dengan kami," tambahnya.

Pertanda baik atas usulan ini adalah tidak semua pemimpin Muslim menolak gagasan tersebut. Namun mereka tetap ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara kerja kartu identitas tersebut melalui sosialisasi.

Meski demikian, pengamat hak asasi manusia dunia (HRW) menyebut bahwa usulan ini menggambarkan diskriminasi terhadap 10,7 juta populasi penduduk Muslim di negara tersebut.

"Pembuatan kartu identitas khusus itu dikhawatirkan bisa melanggar hak dasar warga Muslim untuk mendapat perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, dan hak dasar lainnya," kata peneliti HRW, Carlos H. Conde, di situs miliknya.

Conde juga yakin bahwa dukungan nyata dari para pemimpin Muslim untuk usulan tersebut sangat tidak relevan.

Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam para pemimpin Muslim Marawi dan penduduk kota tersebut karena membiarkan kelompok militan yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) menimbulkan masalah di kota tersebut.

Sampai saat ini, sedikitnya 400 orang diperkirakan telah tewas oleh militan Maute di Marawi. Sementara itu, ratusan ribu penduduk lain telah mengungsi karena konflik tersebut.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP