'Banyak diisi politisi, hukum seolah terpinggirkan di rezim Jokowi'

Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz menilai, isu hukum terpinggirkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Donal menyebut tak ada satu pun pakar hukum di lingkaran Presiden Jokowi. Kebanyakan para pembantunya justru berasal dari politisi.

2018-02-23 19:07:00

Presiden Jokowi

Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz menilai, isu hukum terpinggirkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, tidak ada orang di sekitar Jokowi yang paham soal hukum.

Pernyataan Donal menyikapi polemik pengesahan pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan di rapat paripurna DPR. Jokowi kaget dengan munculnya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dan mengisyaratkan menolak meneken UU tersebut.

"Hukum seolah terpinggirkan di rezim Pak Jokowi," kata Donal dalam diskusi PARA Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/2).

Pemerintahan Jokowi-JK dinilai hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur fisik. Namun mengabaikan isu hukum. Donal menyebut tak ada satu pun pakar hukum di lingkaran Presiden Jokowi. Kebanyakan para pembantunya justru berasal dari politisi.

"Orang hukum enggak ada, orang politik berjibun. Maka isu hukumnya sering bablas," tegasnya.

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Jokowi gencar membangun infrastruktur. Tetapi, dia memandang pembangunan itu jangan menghilangkan isu hukum.

"Kritik kita pada pemerintahan sekarang ini, beliau hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan jalan tapi hukum dipinggirkan. Itu jangan dipinggirkan nanti tergilas," ucap Donal.

(mdk/noe)