Bansos Dinilai Didominasi Fungsi Politik untuk Dongkrak Popularitas Pemerintah

Secara singkat, fungsi sosial ekonomi bansos, yakni untuk mencegah agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan.

2021-07-31 16:39:51

Bansos Corona

Founder Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan fungsi bantuan sosial (bansos) Indonesia lebih bersifat sosial politik. Artinya untuk mendongkrak popularitas pemerintah.

Dia menjelaskan, pada dasarnya ada tiga fungsi bansos. Tiga fungsi tersebut, yakni fungsi sosial ekonomi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial politik.

Secara singkat, fungsi sosial ekonomi bansos, yakni untuk mencegah agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Sebab untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan tidak mudah.

"Namanya jatuh ke jurang untuk mengangkatnya susah" kata dia, dalam diskusi Smart FM, Sabtu (31/7).

Fungsi kedua yakni fungsi ekonomi. Sebagaimana yang kerap disampaikan pemerintah, bansos bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini bisa dipahami. Mengingat perekonomian Indonesia juga ditopang oleh konsumsi masyarakat.

Fungsi berikut yakni sosial politik. Bansos menjadi instrumen untuk menggaet atau meningkatkan kepercayaan masyarakat. "Biasanya kalau diberi bansos maka orang lebih percaya pada pemerintah," ungkap dia.

Menurut dia, bansos di Indonesia lebih didominasi oleh fungsi sosial politik. Bansos menjadi alat untuk mendongkrak popularitas.

"Lebih untuk mencari popularitas atau menunjukkan bahwa ini lho di era saya, saya kasih bansos. Bahkan jor-joran. Di era saya, saya kasih lebih banyak," ungkap dia.

"Bentuknya macam macam, duitnya lebih banyak dari era sebelumnya. Kalau perlu kas. Lebih di sana. Yang dilihat bukan target groups-nya. Jadi secara desain, perspektifnya menurut saya sudah tidak lengkap," imbuhnya

Dia pun mempertanyakan pernyataan pemerintah bahwa bansos digelontorkan untuk meningkatkan daya beli. Pernyataan ini perlu diuji secara mendalam.

"Bilangnya untuk menjaga daya beli. Pernah tidak kita dengar kajian dasarnya kenapa orang dikasih Rp 600.000, kenapa dikasih Rp 1 juta. Apakah itu betul mendongkrak daya beli," tandas dia.

(mdk/ray)