Wakil Ketua Komisi VIII Soal Pungli: Idealnya Semua Bansos Langsung Ditransfer

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan Syadzily mengatakan, idealnya bantuan sosial langsung disalurkan ke masyarakat. Tanpa perlu harus lewat aparat negara. Dengan demikian kasus-kasus pungli bisa ditekan.

Menurut politisi Golkar itu, ada potensi munculnya pungli jika bansos tidak langsung diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, juga ada potensi terjadinya penyelewengan.

"Idealnya semua proses (penyaluran bansos) dilakukan dengan cash transfer. Masyarakat bisa mendapatkan langsung," kata dia, dalam diskusi Smart FM, Sabtu (31/7).

Dia menyebutkan, ada bansos yang disalurkan lewat mekanisme cash transfer. Misalnya, PKH yang disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat.

"Kalau itu menurut kami relatif tidak terlalu banyak penyelewengan," tuturnya.

Namun demikian, tidak berarti potensi munculnya pungli bisa diatasi dengan mekanisme cash transfer. Sebab, tetap ditemukan praktik-praktik tidak terpuji. Masyarakat penerima manfaat juga punya andil di dalamnya.

"Ada juga kasus, kalaupun dia sudah mendapatkan kartu ATM atau kartu Indonesia sejahtera tapi dia serahkan kartu kepada petugas, lalu nanti petugas yang mengambilkan. Dari situ sebagai bentuk ucapan terima kasih dia kasih uang," terang Ace.

Selanjutnya

Selain PKH, lanjut Ace, bantuan pangan non tunai (BPNT) ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun, lagi-lagi selalu ada cara yang dipakai oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk ikut menikmati bansos.

"Kalau BPNT kerap kali kita temukan, karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti beras, telur, itu harus dikonversi harus dibelikan kebutuhan itu. Yang sering kami temukan, kasus tidak ada kesesuaian harga misalnya per kilo Rp 10.000 dia naikan menjadi Rp 15.000," jelas dia.

Karena itu, dia menegaskan, bahwa perbaikan mekanisme penyaluran bansos harus diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat. Dengan begitu bansos bisa sampai ke tangan masyarakat secara utuh.

"Kami sampaikan ke Kementerian Sosial supaya ada pengawasan untuk memastikan jangan sampai kasus semacam ini bisa terjadi," tandas dia.