Bank OCBC NISP larang karyawan berjilbab, DPRD Pekanbaru geram

Go Thian Hock dengan terang-terangan mengaku bahwa pihaknya memang melarang karyawati menggunakan jilbab saat bekerja.

2014-09-12 17:03:31

Larangan Berjilbab

Seorang karyawati Bank OCBC NISP bernama Suryani Wahyu Lestari di kota Pekanbaru dilarang menggunakan jilbab di tempat dia bekerja. Hal ini membuat beberapa anggota DPRD Kota Pekanbaru mengambil sikap dan mendesak Wali Kota Pekanbaru segera bertindak.

Kasus dugaan pelarangan pemakaian jilbab dari salah seorang karyawati bank swasta OCBC NISP bernama Suryani Wahyu Lestari di kota Pekanbaru tersebut membuat beberapa pihak terkejut. Karyawan yang bertugas sebagai Teller di Bank OCBC NISP ini dilarang menggunakan jilbab saat bekerja.

Manager operasional Bank OCBC NISP, Go Thian Hock dengan terang-terangan mengaku bahwa pihaknya memang melarang karyawati menggunakan jilbab saat bekerja.

"Kebijakan menggunakan jilbab memang tidak ada. Tetapi saat melamar, karyawan di sini (OCBC-NISP) menyetujui untuk tidak menggunakan jilbab," ucapnya mengelak.

Atas pelarangan itu, Suryani yang telah bekerja per-1 September 2014 tersebut memilih mengundurkan diri. Ironisnya, Suryani didenda Rp 10 Juta oleh pihak bank karena melanggar kontrak kerja yang telah disepakati.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel yang mendengar adanya kejadian pelarangan menggunakan jilbab pun geram. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi tersebut. Dalam mengungkap peristiwa itu, politisi dari Partai Golkar ini akan menyurati manajemen bank.

"Akan kita panggil pihak perusahaan dalam waktu dekat ini," kata Roni, saat dikonfirmasi, Jumat (12/9)

Sementara itu, anggota DPRD kota Pekanbaru, Eri Sumarni mengecam tindakan pihak bank yang melarang pihak perempuan muslim dalam menggunakan jilbab. Menurut politisi dari Partai Demokrat ini, larangan penggunaan jilbab jelas melecehkan agama dan bertentangan dengan pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM).

"Apa dasar pihak bank melarang karyawan perempuannya menggunakan jilbab? Ini pelanggaran HAM. Apa dengan membuka jilbab sudah hebat," cetusnya.

Dalam hal ini, anggota DPRD yang mewakili suara perempuan ini meminta agar pihak bank mencabut larangan penggunaan jilbab. "Kalau begini namanya mempersempit perempuan untuk bekerja di bank. Jangan melemahkan gender," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Dakwah Indonesia (MDI) kota Pekanbaru, Tarmizi Muhammad menyayangkan kebijakan yang diterapkan oleh pihak bank. Menurutnya, kebijakan itu jelas melanggar visi misi kota Pekanbaru menuju kota metropolitan yang madani. "Saya minta Walikota Pekanbaru segera menindaklanjuti pihak bank yang jelas-jelas menodai agama ini," ujarnya.

(mdk/hhw)