Bank Dunia Diminta Setop Pembiayaan untuk Peternakan Intensif, Ini Alasannya
Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keberlanjutan karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati.
Act for Farmed Animals (AFFA) bersama koalisi Stop Financing Factory Farming (S3F) menggelar aksi serentak untuk meminta World Bank atau Bank Dunia menghentikan pendanaan bagi industri peternakan intensif yang dinilai memperparah krisis iklim dan kerusakan lingkungan.
Aksi yang juga digelar di depan kantor World Bank di Jakarta menyoroti rencana peningkatan pendanaan hingga USD 9 miliar atau sekitar Rp140 triliun per tahun pada 2030 untuk sektor peternakan intensif.
Para aktivis menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keberlanjutan karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, penderitaan hewan, hingga mengancam kesehatan masyarakat global.
Pemimpin kampanye Act for Farmed Animals, Elfha Shavira, mengatakan World Bank dinilai tidak menjalankan prinsip keberlanjutan yang seharusnya melindungi bumi dan seluruh makhluk hidup.
"World Bank tidak menjalankan praktik prinsip keberlanjutan yang melindungi planet Bumi dan makhluk hidup lainnya. Dengan memperluas dan meningkatkan investasi pada industri peternakan intensif, sama saja mendanai percepatan krisis iklim, melanggengkan penderitaan yang kejam pada hewan, hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam kesehatan masyarakat secara global," ujar Elfha seperti dikutip dari Antara, Sabtu (18/4).
Ia menegaskan pihaknya berharap World Bank segera menghentikan pendanaan untuk peternakan intensif dan beralih pada sistem pangan yang lebih berkelanjutan serta memperhatikan kesejahteraan hewan.
"Kami berharap World Bank segera berhenti mendanai peternakan intensif dan beralih ke pendanaan yang memperhatikan kesejahteraan hewan serta keberlanjutan Bumi," katanya.
AFFA menjelaskan sistem peternakan intensif atau Animal Feeding Operations (AFO) berkontribusi terhadap pencemaran udara berbahaya, khususnya partikel halus PM2.5 yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat adat.
Selain itu, sekitar 80 persen lahan pertanian global saat ini digunakan untuk industri peternakan intensif, baik untuk penggembalaan maupun produksi pakan ternak. Produksi kedelai juga disebut menjadi salah satu pendorong utama karena 77 persen kedelai dunia digunakan sebagai pakan ternak, bukan untuk konsumsi manusia.
Ketergantungan Impor Bungkil Kedelai
Managing Director Act for Farmed Animals, Arie Utami, mengatakan ketergantungan impor bungkil kedelai untuk pakan ternak turut meningkatkan kerentanan ekonomi nasional, terutama saat terjadi fluktuasi harga global yang berdampak pada kenaikan harga pangan.
Menurut dia, alih fungsi hutan dan lahan untuk perluasan peternakan juga mempercepat deforestasi yang berujung pada hilangnya keanekaragaman hayati serta ruang hidup masyarakat adat.
"Deforestasi adalah salah satu penyebab utama dari krisis iklim. Deforestasi yang masif untuk peternakan intensif dan pakan bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada keadilan sosial," kata Arie.
Ia menambahkan investasi sektor perbankan seharusnya diarahkan pada sistem pangan yang berkelanjutan, berketahanan iklim, serta mendorong pangan nabati berbasis lokal di Indonesia.