Atasi kebakaran hutan, ini saran Fitra untuk Jokowi

Pemerintah dinilai tidak serius melakukan pencegahan kebakaran hutan.

2015-09-22 16:07:05

Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan seolah menjadi masalah musiman tiap tahun di beberapa daerah di Indonesia. Perwakilan dari Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ahmad Taufik menilai hal tersebut terus terjadi karena adanya tata kelola yang buruk dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Taufik menilai pemerintah tidak serius terhadap upaya penyelesaian kasus ini, hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya anggaran untuk belanja kehutanan khususnya untuk upaya preventif.

"Itu terjadi karena alokasi belanja kehutanan kita tidak lebih dari 1 persen khususnya untuk pencegahan, dan lebih fokus pada belanja pegawainya sendiri. Belanja rehabilitasi dan pencegahan sangat kurang," kata Taufik dalam Konferensi Pers "Menyoal buruknya tata kelola anggaran asap dan lingkungan" di Hotel Western Premier, Jln DI Pandjaitan, Cawang, Jakarta timur, Selasa (22/9).

Ia pun mengaku pihaknya mendorong adanya peningkatan anggaran dalam upaya preventif, karena hal tersebut dinilai lebih baik daripada mengeluarkan banyak anggaran hanya untuk langkah reaktif (pemadaman kebakaran)

"Perlu adanya peningkatan anggaran, karena penegakan itu penting agar tidak hilang triliunan hanya untuk memadamkan api," tambahnya.

Oleh karena itu, Menurut Taufik, Pihaknya akan memberikan beberapa rekomendasi kepada Presiden terkait penyelesaian masalah kebakaran hutan yang tiap tahun menjadi masalah rutinan di Indonesia.

"Pertama, Pemerintah Jokowi perlu prioritaskan perencanaan dan alokasi anggaran mencegah kebakaran hutan. Kedua, menteri LHK perlu meningkatkan peran Pemda untuk mengatasi kondisi deportasi dan degradasi lahan yang belum membaik," tandasnya.

"Ketiga, perlu perbaikan tata kelola anggaran pencegahan yang lebih transparan dan akuntabel," imbuh Taufik usai jumpa pers.

(mdk/bal)