Jadi lahan pendapatan daerah, hutan jadi rusak dan terbakar

Merdeka.com - Permasalahan kebakaran hutan yang berujung pada bencana kabut asap masih menjadi pekerjaan rumah di beberapa daerah di Indonesia. Banyak kalangan menilai Pemerintah lebih mengutamakan langkah reaktif dibandingkan dengan langkah preventif.

Perwakilan dari Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ahmad Taufik mengatakan persoalan kebakaran hutan terjadi karena tidak adanya anggaran khusus di Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan terkait upaya pencegahan kebakaran dan kerusakan hutan.

Taufik menilai perencanaan dan alokasi anggaran pencegahan kerusakan hutan di daerah masih sangat lemah, dan cenderung tidak menjadi prioritas.

"Ada paradigma yang salah, sumber daya kehutanan dijadikan domain pendapatan daerah yang besar, namun tidak dikembalikan kepada belanja-belanja untuk menjaga kerusakan hutan termasuk kebakaran. Jadi sektor ini dijadikan andalan tapi keselamatannya diabaikan," kata Taufik dalam Konferensi Pers 'Menyoal buruknya tata kelola anggaran asap dan lingkungan' di Hotel Western Premier, Jakarta Timur, Selasa (22/9).

Ia juga mengatakan terjadi tren penurunan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sejak 2012-2015. Ini menunjukkan Pemerintah tidak fokus pada pencegahan dan lebih berperan sebagai 'pemadam kebakaran hutan' di