Api konflik keluarga Keraton Surakarta tak kunjung padam

Mediasi yang dihadiri kedua pihak deadlock, tidak menghasilkan kesepakatan. Konflik berlanjut dengan ancaman PB XIII akan mengusir anaknya yang telah menggugat Rp 2,1 miliar. Presiden Jokowi bahkan mengirimkan utusan untuk mendamaikan konflik keluarga tersebut.

2017-04-06 06:00:00

Konflik Keraton Surakarta

Api konflik keluarga Keraton Surakarta belum padam. Perseteruan keluarga terjadi usai meninggalnya Paku Buwono XII, 11 Juni 2004. Awalnya berupa dualisme pemerintahan antara PB XIII Hangabehi dengan saudaranya, PB XIII Tedjowulan. Konflik berakhir di tahun 2011, namun berlanjut konflik antara PB XIII dengan Dewan Adat Keraton yang tak menginginkan Tedjowulan ikut memimpin.

Panas dingin hubungan internal keraton berlanjut hingga kini. Minggu (2/4), PB XIII membongkar pagar besi di dalam keraton yang dibangun berdasarkan kesepakatan dua kubu berseteru.

Bahkan mediasi yang digelar di Pusdiktop TNI AD, sisi timur bangunan utama keraton, Selasa (4/4), deadlock. Pertemuan tidak membuahkan kesepakatan.

Kerabat PB XIII, GPH Suryo Wicaksono alias Gusti Ninok menuturkan pertemuan hanya diwakili dua orang. Dari kubu PB XIII diwakili Gusti Pangeran Haryo (GPH) Benowo. Sedangkan dari kubu Dewan Adat Keraton diwakili Plt Raja, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger.

Gusti Ninok mengatakan, mediasi dilakukan untuk menyatukan pendapat menjelang upacara adat Tingalan Jumenengan PB XIII ke-13.

"Ini tidak hanya terkait masalah pembongkaran pagar saja, tapi juga penataan semua yang ada di keraton. Hampir semua kunci gedung utama dibawa mereka. Sinuhun ini terisolasi di rumahnya sendiri, mau ke mana-mana dalam keraton enggak bisa. Kunci gedung pusaka, pintu pagar dan lainnya juga mereka bawa," terangnya.

KGPH Puger hanya berada di meja perundingan tak lebih dari 30 menit. Dia meninggalkan perundingan dan kembali ke keraton melalui pintu masuk museum. Ia tak kembali lagi melanjutkan mediasi.

Ditemui usai perundingan, GPH Benowo menuturkan pembahasan dengan KGPH Puger yang tak lain adalah kakaknya sendiri terkait penataan keraton dan beberapa permintaan PB XIII.

Namun saat disampaikan permintaan PB XIII tersebut, Puger tak bisa mengambil keputusan.

"Saat kita sampaikan permintaan dari Sinuhun itu, Puger tidak bisa menjawab. Katanya tidak bisa mewakili para yang ada di dalam keraton. Mereka katanya sedang dimediasi oleh wali kota. Monggolah kita tunggu sampai dua hari ini," kata Benowo.

PB XIII juga meminta Dewan Adat Keraton untuk mengembalikan semua kunci pintu keraton. Jika tidak dikembalikan, sultan akan membuka paksa pintu.

Tidak cuma itu, PB XIII juga mengancam akan mengusir putri sulungnya sendiri yang menggugat Rp 2,1 miliar ke PN Solo.

"Sinuhun (PB XIII) sangat kecewa dengan langkah yang dilakukan putrinya, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani. Ancaman sinuhun ini dilakukan karena gugatan yang diajukan ke PN Solo. Sinuhun tidak menyangka anaknya tega melayangkan gugatan itu," ujar kuasa hukum PB XIII Ferry Firman Nurwahyu, Rabu (5/4).

Persoalan menahun di keraton akhirnya menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menghendaki keluarga keraton kembali rukun. Instruksi presiden itu disampaikan melalui Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang dipanggil ke Istana akhir pekan lalu.

Jokowi yang sebelumnya terlibat dalam mediasi penyelesaian konflik tahun 2011, juga mengamanatkan agar prosesi Tinggalan Dalem Jumenengan tetap digelar 22 April besok.

Selain itu, kemarin utusan Jokowi juga direncanakan menemui kedua kubu untuk melanjutkan proses mediasi. Namun belum ada informasi lebih lanjut hingga berita ini diturunkan.

(mdk/cob)