Anggota Komisi VIII Usul Perbanyak Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri
Petugas haji dari unsur TNI/Polri nantinya lebih banyak membantu jemaah haji, terutama jemaah haji lansia.
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memberangkatkan jemaah calon haji ke Arafah untuk memulai rangkaian puncak haji pada 14 Juni 2024 atau 8 Zulhijjah 1445 H, dimulai pukul 07.00 Waktu Arab Saudi (WAS). (Dokumentasi Kemenag RI)
(@ 2024 merdeka.com)Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina memgusulkan, agar petugas haji dari unsue TNI/Polri diperbanyak untuk pelaksanaan haji 2025.
Dia menilai, petugas haji dari unsur TNI/Polri lebih banyak membantu jemaah haji, terutama jemaah haji lansia.
"Seperti yang telah disampaikan oleh pimpinan dan mungkin Pak wakil ketua tadi kaitan dengan petugas haji yang berdasarkan pengalaman kemarin bahwa petugas haji dari unsur TNI/Polri sebaiknya diperbanyak," kata Selly, saat rapat koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).
"Belajar dari yang sudah-sudah meraka ini lebih sigap pada saat mereka melakukan upaya-upaya penyelamatan kepada para jemaah kita terutama jemaah lansia dan disabilitas," ujar dia.
Lobi Penambahan Kuota Haji
Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) agar melobi juga soal tambahan kuota untuk petugas haji.
"Jadi penempatan petugas-petugas dari TNI/Polri ini mungkin harus porsinya akan lebih banyak lagi dan mungkin upaya dari pemerintah pada saat melakukan go to go koordinasi dengan pemerintah Saudi Arabia bukan hanya untuk kuota tapi tambahan petugas haji," ucapnya.
Selly juga mengusulkan agar Kemenag berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk sementara waktu tak keluarkan visa ziarah.
"Diantisipasi kaitan dengan visa ziarah yang sudah pernah kita lakukan pada saat pengawasan kita tidak bisa mengantisipasi banyak sekali para jemaah visa ziarah yang mereka sudah lama tinggalnya di sana dan kita tidak bisa melakukan pengawasan dan mungkin bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari, mungkin kita bisa koordinasi dengan Kemenlu agar tidak bisa mengeluarkan bisa ziarah dari jauh-jauh hari," tutupnya.