Anggota DPR Usul Kata Gratis di Program MBG Dihapus: Konotasinya Negatif
Menurut Irma, niat program MBG sebenarnya sangat mulia, yakni untuk memberikan asupan gizi yang dibutuhkan bagi anak-anak.
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mengusulkan kata gratis di program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihapus. Menurutnya. kata tersebut berkonotasi negatif.
"Makan bergizi gratis ini, sebaiknya yang gratisnya itu dihapus pak. Makan bergizi saja. Enggak usah pake gratis karena konotasinya negatif," kata Irma di Komisi IX DPR, Rabu (1/10).
Menurut Irma, niat program MBG sebenarnya sangat mulia, yakni untuk memberikan asupan gizi yang dibutuhkan bagi anak-anak.
"Karena apa? Karena niat dari presiden niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa adalah niat yang sangat baik, yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini punya IQ yang lebih tinggi dari yang ada sekarang," ucap Irma.
Namun, di sisi lain, pihaknya menyoroti higienitas dan kualitas MBG. Irma menekankan higienitas bukan hanya menyangkut tentang makanan, tetapi para pihak yang terlibat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Dia harus tahu di mana meletakkan makanan kering dan makanan basah. Dimana dia harus punya room untuk pangan kering dan pangan basah. Itu harus ada di SPPG," pungkas Irma.
DPR Tegur BGN
Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengikuti rapat kerja bareng Komisi IX DPR RI. Rapat membahas maraknya kasus keracunan siswa usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi IX Fraksi PKS Achmad Ru'yat menyoroti wacana Kepala BGN Dadan Hindayana bakal bekerja sama dengan lembaga independen terkait penerbitan Sertifikasi Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) bagi sejumlah dapur MBG.
Ia menyoroti untuk apa lembaga independen, sementara Indonesia memiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Saya terkejut ketika Kepala BGN dengan pernyataan perlunya dibentuk lembaga independen untuk sertfikasi," kata Achmad dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/1).
"Dalam konteks nasional dan kesehatan Indonesia sudah punya BPOM RI yang standarnya internasional. Saya baca di sini tupoksi BPOM perannya adalah pengawasan bahan baku olahan, sarana produksi dan distribusi makanan," tuturnya.