Anggota DPR Minta Rencana Pembangunan Kampus Baru Dikaji Cermat
Anggota DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk pembangunan kampus baru, meminta kajian cermat agar kualitas pendidikan tinggi tetap terjaga di tengah surplus perguruan tinggi nasional.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi tekad Presiden Prabowo Subianto dalam mengangkat derajat masyarakat miskin melalui akses pendidikan, termasuk rencana pembangunan 10 universitas baru. Inisiatif ini disambut baik sebagai upaya peningkatan kualitas SDM nasional.
Namun demikian, Fikri meminta tim pelaksana pemerintah untuk mengkaji secara cermat rencana dan eksekusi pembangunan kampus baru tersebut. Hal ini penting agar kualitas pendidikan tinggi yang akan didapatkan generasi muda tidak terkorban.
Pemerintah juga berencana mendirikan satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan pada tahun 2026. Langkah ini dirancang untuk mencetak sumber daya manusia yang tangguh demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil.
DPR Minta Kajian Cermat Pembangunan Kampus Baru
Abdul Fikri Faqih menyambut positif perhatian Presiden terhadap pendidikan tinggi. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merealisasikan rencana pembangunan kampus baru.
"Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Hanya memang apabila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya," kata Fikri di Jakarta, Jumat.
Sebagai alternatif yang lebih realistis, Fikri menyarankan pemerintah mengkaji opsi akuisisi atau penggabungan (merger) kampus-kampus yang sudah ada. Pendirian kampus baru sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah mempertimbangkan solusi ini.
Pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya pendidikan yang telah ada. Ini sekaligus mencegah potensi penurunan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
Tantangan Kualitas di Tengah Surplus Perguruan Tinggi Nasional
Sikap kehati-hatian yang disuarakan Fikri didasarkan pada realitas pendidikan nasional yang memprihatinkan. Indonesia saat ini mengalami surplus perguruan tinggi, dengan jumlah kampus mencapai lebih dari 4.600 hingga 6.400 institusi.
Angka ini tercatat tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah universitas di China, padahal populasi penduduk negara tersebut lima kali lebih besar dari Indonesia. Ini menunjukkan adanya disparitas signifikan.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini menyoroti nasib mahasiswa yang kerap menjadi korban dari rendahnya mutu institusi pendidikan. Kualitas menjadi isu krusial.
Dari ribuan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, Fikri mengungkapkan bahwa hanya sekitar 56 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul. Fakta ini menggarisbawahi urgensi peningkatan standar kualitas.
Komitmen Presiden Prabowo untuk Pendidikan dan Reformasi Birokrasi
Rencana pembangunan 10 universitas baru dan satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan ini sejalan dengan upaya pemerintah. Tujuannya adalah mencetak SDM yang tangguh.
Pemerintah juga akan melakukan pembaruan birokrasi besar-besaran, termasuk mengganti pejabat negara yang tidak memiliki kinerja baik. Ini demi menjamin kepastian hukum di masyarakat.
Menurut Fikri, Presiden Prabowo memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masa depan anak bangsa, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah. Komitmen ini terlihat jelas dalam berbagai program.
Pemerintah menyiapkan skema Sekolah Rakyat untuk kelompok masyarakat desil satu hingga empat. Selain itu, ada fasilitas Sekolah Garuda bagi anak-anak berprestasi agar mudah menembus perguruan tinggi kelas dunia.
Sumber: AntaraNews