AMMSI Dukung Penyesuaian Operasional, Perkuat Efisiensi Anggaran MBG
Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung penuh penyesuaian operasional program, demi tercapainya Efisiensi Anggaran MBG dan tata kelola yang akuntabel.
Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan penyesuaian operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta. Dukungan ini secara spesifik ditujukan kepada Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode hari libur dalam pelaksanaan MBG Tahun Anggaran 2026.
Ketua Umum AMMSI, Rizky Herdianto, menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat tepat. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola program dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara secara signifikan. Penyesesuaian ini diharapkan membawa dampak positif pada keberlanjutan program.
AMMSI meyakini bahwa pengaturan operasional selama hari libur akan memastikan Program MBG berjalan efektif, terukur, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini juga memberikan kepastian mekanisme operasional bagi SPPG, sekaligus sejalan dengan prinsip efisiensi belanja negara yang diusung pemerintah.
Mendorong Tata Kelola dan Efisiensi Anggaran MBG
Dukungan AMMSI terhadap penyesuaian operasional Program Makan Bergizi Gratis didasari oleh komitmen pada tata kelola yang baik. Kebijakan ini dinilai esensial untuk menjaga integritas dan efektivitas program strategis nasional. Penyesuaian ini tidak hanya memberikan panduan jelas bagi SPPG, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan anggaran negara.
Pengaturan operasional pada masa libur juga dianggap krusial guna memastikan penggunaan fasilitas program tetap sesuai peruntukan. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya mencapai Efisiensi Anggaran MBG. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat penerima manfaat.
AMMSI menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk menciptakan ekosistem program yang sehat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan.
Tolak Dapur Ilegal, Cegah Pemborosan Anggaran
Dalam pernyataannya, AMMSI dengan tegas menolak keberadaan dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi pemerintah. Rizky Herdianto menyoroti praktik jual beli titik pendaftaran yang melanggar hukum, terutama setelah portal pendaftaran resmi ditutup. Praktik-praktik semacam ini dianggap sangat merugikan negara dan masyarakat.
Keberadaan dapur ilegal ini berpotensi menimbulkan surplus dapur yang tidak perlu, yang pada akhirnya mengakibatkan pemborosan keuangan negara. AMMSI menilai bahwa hal ini juga dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini seharusnya fokus pada pemenuhan gizi, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Praktik penyimpangan tata kelola semacam itu tidak hanya merugikan dari sisi finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap program. AMMSI berkomitmen untuk melawan segala bentuk penyimpangan. Ini demi memastikan bahwa program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan mulia yang telah ditetapkan.
Evaluasi dan Penertiban Demi Akuntabilitas Program
AMMSI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) bersama aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera melakukan evaluasi komprehensif. Evaluasi ini harus diikuti dengan penertiban terhadap dapur-dapur yang beroperasi di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan. Langkah ini krusial untuk menjaga integritas program.
Langkah penertiban ini dinilai penting agar pelaksanaan program tetap berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pengawasan yang kuat menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi yang adil.
Sebagai organisasi yang mewadahi mitra pelaksana Program MBG di berbagai daerah, AMMSI menegaskan komitmennya. Mereka akan terus mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas. Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat, tanpa ruang bagi praktik ilegal.
Sumber: AntaraNews