Akademisi Soroti Pentingnya Arah Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM Nasional
Akademisi UMI dan Unhas menyoroti pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada sistem pendidikan yang kuat.
Akademisi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Hadawiah Harita, menekankan pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), menyoroti peran krusial pendidikan bagi kemajuan bangsa. Ia berpendapat bahwa sistem pendidikan yang kuat, mulai dari lingkungan keluarga hingga jalur formal, adalah penentu utama kemajuan suatu negara.
Menurut Hadawiah, masyarakat yang cerdas dan kompeten lahir dari pendidikan berkualitas, bukan dari pemberian privilese atau perlakuan istimewa kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi memadai di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Penegasan ini menggarisbawahi perlunya meritokrasi dalam sistem pendidikan dan pengembangan SDM nasional.
Senada dengan pandangan tersebut, Akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Nuvida Raf, juga berharap pemerintah dapat menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Kedua akademisi ini menyuarakan keprihatinan atas kondisi pendidikan saat ini, serta kurangnya ruang bagi akademisi untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan negara.
Fondasi Pendidikan Berkualitas untuk SDM Unggul
Dr. Hadawiah Harita dari UMI Makassar menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang kuat. Sistem ini harus mencakup seluruh jenjang, mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga hingga jalur formal yang terstruktur. Fokus utama harus selalu pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan yang merata dan bermutu.
Pendidikan berkualitas adalah kunci untuk melahirkan masyarakat yang cerdas dan memiliki daya saing tinggi. Hadawiah menyoroti bahwa pemberian privilese atau perlakuan istimewa kepada individu tanpa kompetensi tidak akan menghasilkan SDM yang unggul. Sebaliknya, hal ini justru dapat menghambat kemajuan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan.
Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hadawiah juga mengungkapkan minimnya ruang bagi akademisi untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan negara. Kritik yang disampaikan oleh kalangan akademisi seringkali disalahartikan sebagai bentuk kebencian, padahal seharusnya dilihat sebagai masukan konstruktif. Keterlibatan akademisi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna.
Tantangan Kesejahteraan Pendidik dan Relevansi Kurikulum
Isu kesejahteraan tenaga pendidik menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Hadawiah menyoroti bahwa guru honorer masih belum mendapatkan hak yang layak, meskipun peran mereka sangat vital dalam proses pendidikan. Kekhawatiran juga muncul terkait kebijakan yang berpotensi membatasi peran guru non-ASN pada tahun 2027, yang dapat menimbulkan dampak negatif.
Selain itu, kebijakan penutupan program studi yang dianggap tidak sesuai kebutuhan industri perlu dikaji ulang secara mendalam. Hadawiah berpendapat bahwa berbagai sektor industri masih membutuhkan SDM dari beragam disiplin ilmu. Oleh karena itu, pembatasan program studi dapat menghambat ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
Pemerintah diharapkan dapat melihat lebih jauh dampak dari kebijakan-kebijakan ini terhadap ekosistem pendidikan dan pasar kerja. Keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberagaman ilmu pengetahuan harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Peran Akademisi dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Nasional
Dr. Nuvida Raf dari Universitas Hasanuddin mengamini pandangan Hadawiah, berharap pemerintah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan. Pendidikan yang kokoh akan menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Oleh karena itu, investasi dan perhatian terhadap sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama negara.
Nuvida juga mengungkapkan keprihatinan atas kondisi saat ini di mana peran akademisi dinilai semakin terpinggirkan. Sumbangan pemikiran dari kalangan kampus, yang seharusnya menjadi sumber inovasi dan solusi, kurang mendapat ruang dalam pengambilan kebijakan negara. Padahal, akademisi memiliki keahlian dan perspektif yang berharga untuk merumuskan kebijakan yang efektif.
Penting bagi pemerintah untuk lebih membuka diri terhadap masukan dari para ahli di bidang pendidikan. Melibatkan akademisi dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis pada data, penelitian, dan pemahaman mendalam. Kolaborasi antara pemerintah dan akademisi adalah kunci untuk mencapai peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews