Genjot Penyaluran KPR, BTN Gelar Akad Massal 7.900 KPR dalam Sehari
BTN telah merealisasikan sekitar 112.000 unit KPR subsidi.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, menggelar akad massal kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi sebanyak 7.900 unit rumah secara serentak, di sejumlah wilayah di Indonesia dalam sehari.
“Optimalisasi pembiayaan perumahan rakyat terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar kembali akad massal setelah beberapa kali di tahun ini kita lakukan. Hari ini akad massal di seluruh Indonesia, jadi tidak hanya di tempat ini (Perumahan Pesona Kahuripan 9, Cileungsi, Bogor),” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dilansir dari Antara, Rabu (30/7).
Lebih lanjut, Nixon mengatakan bahwa akad massal KPR ini merupakan upaya BTN untuk mempercepat penyaluran KPR sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penguatan program perumahan rakyat.
Pada tahun ini, BTN menargetkan peningkatan market share KPR menjadi 84 persen.
Akad massal yang digelar BTN pada Rabu tidak hanya mencakup KPR saja melainkan juga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Terdapat hampir 5.000 debitur yang mengikuti akad kredit massal dengan berbagai macam latar belakang mulai dari kalangan TNI, Polri, PNS, hingga pekerja sektor informal.
BTN mencatat akad kredit yang telah dilakukan sepanjang Juli 2024 sebanyak lebih dari 20.000 unit KPR subsidi, non-subsidi dan KUR.
Adapun sejak Januari hingga Juli 2024, BTN telah merealisasikan sekitar 112.000 unit KPR subsidi, baik dari skema FLPP maupun Tapera.
Nixon menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan BP Tapera yang telah mempercayakan BTN untuk menyalurkan KPR bersubsidi dengan kuota terbanyak pada tahun 2024.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menyampaikan, pihaknya mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk melalui BTN dalam hal pembiayaan.
Dia menambahkan Kementerian BUMN juga terus memastikan pembiayaan tepat sasaran serta memastikan agar suku bunga pembiayaan bisa lebih rendah lagi melalui kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan lainnya.
“Tentunya tingkat suku bunganya perlu melihat lagi tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat,” kata Rabin.