Detail Lengkap Aturan dan Perhitungan Pajak Mobil Listrik
Pajak mobil listrik di Indonesia lebih ringan dibanding mobil konvensional, simak detailnya di sini.
Di Indonesia, kendaraan listrik semakin populer, bukan hanya karena teknologi yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga karena adanya berbagai insentif dari pemerintah, terutama terkait perpajakan.
Agar Anda lebih yakin dan memahami sebelum membeli mobil listrik, mari kita lihat panduan lengkap mengenai pajak kendaraan listrik berikut ini.
Apakah Mobil Listrik Dikenakan Pajak?
Benar, mobil listrik masih dikenakan pajak setiap tahun. Meskipun demikian, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Pada awalnya, mobil listrik tidak dikenakan pajak, tetapi sekarang dikenakan pajak dengan tarif khusus yang lebih rendah dibandingkan dengan mobil yang menggunakan bahan bakar fosil.
Ketentuan Pajak Kendaraan Listrik
Merujuk pada Permendagri No. 1 Tahun 2021 dan PP No. 73 Tahun 2019 serta PP No. 74 Tahun 2021, berikut adalah ketentuan utama mengenai pajak untuk kendaraan listrik:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Tarif maksimum ditetapkan sebesar 10%, namun pemerintah biasanya menerapkan tarif yang jauh lebih rendah.
- BEV: Bebas dari PPnBM (0%).
- PHEV: PPnBM sebesar 15% dari 33,33% harga jual.
- HEV: PPnBM berkisar antara 6–12%, tergantung pada efisiensi dan emisi yang dihasilkan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Tarif maksimum ditetapkan sebesar 10%.
- Beberapa wilayah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat menerapkan BBNKB sebesar 0% untuk kendaraan listrik.
3. Insentif Tambahan dari Pemerintah Daerah
Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan insentif tambahan berupa pengurangan PKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 10 Ayat 3. Ini bertujuan untuk mendukung program nasional dalam mengurangi emisi serta mengembangkan teknologi kendaraan listrik.
Jenis Mobil Listrik yang Dikenakan Pajak
1. Kendaraan Listrik Baterai (BEV)
- Beroperasi sepenuhnya dengan tenaga listrik, tanpa adanya mesin pembakaran.
- Dikenakan pajak PPnBM dan PKB yang bebas, serta BBNKB terendah.
2. Kendaraan Listrik Hibrida Plug-in (PHEV)
- Memadukan antara baterai dan mesin konvensional.
- PPnBM sebesar 15%, dengan PKB dan BBNKB yang lebih rendah dibandingkan mobil biasa.
3. Kendaraan Listrik Hibrida (HEV)
- Terkena pajak PPnBM antara 6–12% berdasarkan efisiensi dan emisi yang dihasilkan.
- Pajak yang dikenakan lebih rendah dibandingkan mobil konvensional, tetapi lebih tinggi daripada BEV dan PHEV.
Cara Menghitung Pajak Mobil Listrik
1. Menghitung NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)
Contoh: Nilai NJKB untuk mobil listrik Anda adalah Rp181 juta.
2. Menghitung PKB Awal
Rumus: PKB = NJKB × 2%
= Rp181.000.000 × 2% = Rp3.620.000
3. Menghitung PKB Setelah Insentif
Rumus: PKB = PKB Awal × 10%
= Rp3.620.000 × 10% = Rp362.000
4. Menambahkan SWDKLLJ
Biaya ini tetap ada dan jumlahnya bervariasi tergantung pada jenis kendaraan. Dengan adanya insentif seperti PPnBM 0%, BBNKB 0%, dan PKB yang sangat terjangkau, mobil listrik menjadi pilihan yang ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi mendukung penggunaan kendaraan listrik demi menciptakan masa depan transportasi yang lebih berkelanjutan.