OPINI: Menjernihkan Perihal APBN 2026

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Oleh: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah

Belakangan santer beredar isu dan kabar, saldo APBN menipis, defisit APBN akan menyentuh lebih dari 3 persen di akhir tahun, bahkan isu tentang APBN 2026 bisa jebol. Santernya isu ini beriringan pula dengan situasi ekonomi makro yang digambarkan kurang baik, ditambah dengan depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikar (AS).

Kita harus apresiasi dan respon bijak sejumlah kritik, dan alarm untuk waspada dari sejumlah pengamat, dan akademisi tersebut. Saya menganggapnya itu sebagai rasa sayang dan peduli. Yang kita khawatir kalau sudah apatis sehingga ada keengganan untuk berbicara, justru inilah yang tidak kita inginkan.

Namun di luar ekspektasi sejumlah pihak, nyatanya kita bisa tumbuh 5,6%. Memang ada faktor musiman, yakni ramadhan dan lebaran yang mendorong tingkat permintaan rumah tangga. Faktor musiman itu menggerakkan industri, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran sebagai penopang pertumbuhan

Di sisi lain, belanja pemerintah yang biasanya baru bisa berjalan cepat di kuartal II, namun kali bisa lebih cepat, sehingga kuartal I 2026 belanja pemerintah bisa tumbuh 21,81% (yoy), dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26%. Strategi ini patut kita apresiasi.

Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan (resiliensi) yang cukup baik, neraca perdagangan masih surplus, 5,5 miliar USD, terjaga positif selama 71 bulan serta pertumbuhan kredit pada perbankan secara umum masih tumbuh positif.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, kinerja APBN pada kuartal I 2026 menunjukkan angka yang positif. Pendapatan negara mencapai Rp. 574,9 triliun, tumbuh 10,5% (yoy). Hal ini di topang oleh penerimaan pajak sebesar Rp. 394,8 triliun atau tumbuh 20,7% (yoy). Memang ada selisih kurang bayar dan lebih bayar, justru dari selisih itu, pemerintah mendapat surplus kurang bayar Rp. 13.38 triliun. Dengan demikian pemerintah masih punya “tabungan” pajak lagi.

Tantangan memang ada di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena lifting migas yang turun, dan harga ICP yang rendah. Keadaan ini akan berbalik di kuartal II 2026 karena harga minyak bumi yang naik, dan operasi migas yang mulai bangkit di hulu. Selebihnya PNBP non migas semuanya tumbuh positif.

Kabar baiknya lagi, karena penerimaan pajak tumbuh positif, sehingga mampu menopang kebutuhan untuk percepatan belanja program dan modal. Realisasi belanja negara mencapai Rp. 815 triliun, atau tumbuh 31,4% (yoy).

Porsi terbesar dari belanja negara berasal dari belanja pusat mencapai Rp. 610,3 triliun. Fokus belanja bisa untuk membiayai program program prioritas. Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa.

Strategi percepatan belanja ini memang berkonsekuensi pelebaran defisit APBN. Defisitnya mencapai Rp. 240,1 setara 0,93% PDB. Akan tetapi porsi ini saya menilai masih pada rentang terkendali. APBN 2026 merencanakan defisit sebesar Rp. 689,1 triliun setara Rp. 2,68% PDB.

Karena tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dan kurs rupiah, kemungkinan pemerintah akan lebih memilih refocusing anggaran program, dengan tetap menjadikan APBN sebagai fungsi stabilisasi, alokasi (perlindungan sosial) dan distribusi (pemerataan sosial). Dengan demikian, hingga akhir tahun belanja APBN menjadi lebih rendah dari pagu. Karena pilihan ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, di kisaran 2,56% PDB, setara Rp. 658,3 triliun.

Beredarnya pula kabar saldo APBN 2026 tinggal 120 triliun. Perlu saya jelaskan bahwa Saldo APBN 2026 yang merupakan dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) APBN 2025 sebesar Rp. 420 triliun. Anggaran ini masih utuh, hanya Rp. 300 triliun di tempatkan dari Bank Indonesia ke bank himbara. Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp. 420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan Undang Undang APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR.

Sejumlah Tantangan

Apakah momentum pertumbuhan ekonomi ini bisa terus kita jaga? Pada kuartal II 2026 tantangannya memang berbeda. Dua bulan ini kita menghadapi situasi yang memang lebih menantang. Harga komoditas naik, tidak ada lagi variabel lebaran, serta ketiadaan low base factor pada kuartal II 2025.

Dengan demikian pengelolaan APBN harus lebih hati hati, saya setuju safe mode yang di aktivasi oleh Menteri Keuangan, dan Gubernur BI, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti; refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, insentif yield lebih besar untuk penempatan dolar di bank himbara, serta penerbitan panda bond.

Dengan kebijakan safe mode, dengan serta merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiyai biaya dana (cost of fund) yang mahal.

Di sisi lain kita juga harus tetap cerdik mengubah tantangan menjadi peluang. Sebab dengan arah kebijakan anggaran menjadi safe mode, kita makin membutuhkan mesin penggerak ekonomi yang lebih besar.

Mayoritas PDB kita di topang oleh manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Keseluruhan sektor itu mencapai 63,52% PDB, dan sebanyak 66.37% penduduk bekerja pada sektor ini. Sayangnya, selain sektor perdagangan, pertumbuhan keseluruhan sektor masih dibawah pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif. Sebab bila hanya mengandalkan belanja pemerintah, yang proporsinya pada PDB hanya 6,72 persen tentu tidak memadai.

Jika industri, pertanian, perdagangan, kontruksi dan pertambangannya tumbuh, dengan serta merta, kebutuhan penyerapan lapangan kerja pada sektor formal juga akan lebih besar lagi. Jika sektor formal tumbuh, kelas menangah yang tadinya menyusut, dan turun kelas, perlahan lahan akan tumbuh.

Dengan demikian rakyat lebih banyak bekerja di lingkungan kerja yang layak, sehingga tanggungjawab APBN untuk perlindungan sosial makin ringan. Dan fokus APBN akan lebih mengarah pada sektor sektor produktif, serta menjadi kekuatan enabler bagi transformasi ekonomi lebih besar lagi kedepan.

Untuk itu, pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Program pintas, yang hasilnya bisa dipetik efek multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjangnya.

Sebab jika tanpa dukungan ini, kita akan sulit mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi.