Wapres Jusuf Kalla dukung Pemprov DKI relokasi warga di Kampung Pulo

Wapres Jusuf Kalla menilai, ricuh penertiban pemukiman warga merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia.

2015-08-20 19:08:05

Proses penertiban pemukiman di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Warga yang rumahnya menolak dipindah melakukan perlawanan kepada aparat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, ricuh penertiban pemukiman warga merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia.

"Biasalah, di mana sih di Indonesia ini perumahan yang dipindahkan tidak terjadi ribut-ribut? Itu biasanya sebentar, setelah itu tinggal di rusun juga nyaman," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).

Jusuf Kalla mengatakan, perlu keberanian dan ketegasan kepala daerah untuk membersihkan dan menertibkan wilayahnya. Terlebih lagi, Kampung Pulo merupakan wilayah kumuh yang menjadi langganan banjir. Hal ini lantaran warga menjadikan bantaran sungai sebagai tempat bermukim.

"Memang suatu pemerintah kota di mana pun kalau mau bersih, mau teratur itu harus tegas. Pulo itu boleh dibilang setiap bulan mungkin kebakaran, banjir, jadi pemprov, gubernur DKI Jakarta itu bermaksud untuk memberikan kehidupan dan perumahan yang layak," tutur JK.

Penolakan warga Kampung Pulo untuk direlokasi, menurut JK merupakan bentuk ketidakyakinan warga terhadap pandangan kehidupan yang lebih baik di tempat baru. Dia menilai, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kepada warga bahwa kehidupan yang lebih baik bisa dicapai di tempat baru yang sudah disediakan.

"Memang rakyat yang terbiasa hidup berdempet-dempet kadang ragu. Tapi itulah harus dibuktikan bahwa memang penggantinya jauh lebih baik dibandingkan sekarang," imbuh JK.

JK menyontohkan relokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rusun Marunda. JK menilai warga yang direlokasi mendapatkan kehidupan yang lebih layak jika dibandingkan dengan sebelum direlokasi.

"Tingga di rusun di dekat Tanjung Priok sana, Marunda, ternyata setelah pindah kan senang. Itu adalah kontestasi saja yang nantinya orang juga senang, lebih teratur, ada lapangan bola. Jadi sama sekali Pemerintah tidak bermaksud merugikan rakyat tapi justru untuk memperbaiki kehidupan (rakyat)," ucap JK.

Menurutnya, langkah penertiban tidak hanya dilakukan terhadap warga Kampung Pulo, melainkan pula daerah lain yang masih kumuh, padat dan rawan banjir. JK berpesan kepada warga Kampung Pulo bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat baik, ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang tertib dan rapi.

"Ya pastilah pemerintah ingin membangun pemukiman yang lebih baik daripada sebelumnya, daripada terbakar-bakar, itu Pulo langganan kebakaran kan, banjir juga," tutup JK.

(mdk/gil)