Setelah NasDem, PKB juga akan cabut Hak Angket terhadap Ahok

DPP PKB rencananya akan menggelar rapat untuk membicarakan hal tersebut.

2015-03-02 14:41:36

Ahok vs DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan adanya dugaan dana siluman yang dilakukan oleh DPRD DKI terkait pengadaan UPS di tiap sekolah di Jakarta. Dengan adanya laporan tersebut, Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, menyatakan menarik diri dari kepanitiaan hak angket dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

Selain NasDem, partai lain yang berencana mencabut Hak Angket adalah PKB. Wasekjen PKB, Daniel Jonan mengatakan, DPP PKB rencananya akan menggelar rapat untuk membicarakan hal tersebut.

"Yang saya dengar DPP memutuskan untuk menarik. Tetapi perintah DPP itu akan ditindak lanjuti dengan rapat fraksi di Jakarta," kata Daniel saat dihubungi, Senin (2/3).

Daniel mengaku, kemungkinan besar keputusan yang diambil oleh DPP PKB adalah mencabut hak angket yang sudah ditandatangani oleh anggota Fraksi di DPRD DKI.

"Ya soal itu kemungkinan besar ditarik. Tapi, ini belum final ya, masih proses, karena harus melalui rapat tersebut," jelasnya.

Salah satu alasan menarik hak angket terhadap Ahok menurut Daniel karena proses pengajuan hak angket tidak melalui prosedur yang ada. Seharusnya sebelum mengajukan hak angket, DPRD DKI melakukan interpelasi (hak bertanya) kepada Ahok terlebih dahulu.

"Ya, karena seharusnya kan interpelasi dulu, tidak langsung angket. Ada aturannya. Sehingga bisa lebih jelas. Yang lain gini loh, PKB menginginkan gubernur dan DPRD ini serasi, sejalan dalam program rakyat. Bukan malah berseteru," jelasnya.

Daniel berharap DPRD dan Pemprov DKI seharusnya bisa saling bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Jakarta.

"Harus sinergi. Kalau seperti ini kan justru rakyat yang dirugikan. Yang paling penting adalah kebaikan untuk warga Jakarta," tandasnya.

(mdk/dan)