Perjalanan Panjang Proyek Giant Sea Wall di Teluk Jakarta, Kini Digas Prabowo Setelah Berkali-kali Tertunda
Proyek Giant Sea Wall di Teluk Jakarta bertujuan melindungi ibu kota dari banjir rob dan dampak perubahan iklim ekstrem.
Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Teluk Jakarta segera dimulai. Dia tak mau tanggul vital ini justru ditunda lagi pembangunannya.
Hasil perhitungan, biaya pembangunan giant sea wall khusus di kawasan Teluk Jakarta mencapai USD 8 sampai 10 miliar. Mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan, Prabowo meminta Pemprov Jakarta ikut urunan, tak hanya mengandalkan pemerintah pusat.
"Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang, eh DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dollar katakan lah 8 tahun, berarti 1 miliar dollar 1 tahun," ujar Prabowo.
Jika benar dieksekusi pemerintah, akhirnya proyek yang sudah mulai dibahas sejak Gubernur Jakarta Fauzi Bowo tak lagi sekadar angan-angan belaka. Mengingat, keberadaannya memang sangat penting apalagi permukaan daratan terus menurun di bandingkan air laut.
Mengingat ke belakang, proyek Giant Sea Wall, atau tanggul laut raksasa, di Teluk Jakarta merupakan inisiatif besar yang direncanakan untuk melindungi ibu kota dari ancaman banjir.
Tujuan utama dari proyek ini untuk melindungi Jakarta khususnya wilayah utara akan banjir rob sebagai dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Pentingnya Proyek untuk Masa Depan Jakarta
Giant Sea Wall diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan banjir dan penurunan muka tanah yang kerap melanda Jakarta. Proyek ini merupakan bagian dari rencana pembangunan terpadu pesisir ibu kota, yang dikenal dengan nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Pembahasan Panjang Tiap Gubernur Baru
Setelah batal direalisasikan di era Foke, proyek ini diwacanakan pada 2014 silam, tepat ketika Joko Widodo (Jokowi) menjabat gubernur DKI Jakarta.Saat itu, Jokowi meminta agar pembangunan proyek Giant Sea Wall bisa digarap pada 2014. Dia menargetkan proyek itu bisa rampung dalam waktu 6 tahun atau pada 2020.
Tepat Kamis, 9 Oktober 2014, dilakukan peletakan batu pertama dengan nama proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).A
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak kala itu mengatakan, tujuan utama pemerintah membangun Giant Sea Wall adalah untuk menangani banjir. Pasalnya, sebagian wilayah DKI berada di bawah permukaan laut sehingga Jakarta menjadi langganan banjir.
Adapun turunnya permukaan tanah disebabkan pengambilan air tanah yang berlebihan.
Semangat membangun tanggul juga didukung Gubernur Anies. Tetapi, Anies lebih ingin tanggul di bangun di pesisir pantai Jakarta.
"Yang benar-benar dibutuhkan di Jakarta adalah tanggul pantai. Jadi, wall yang sepanjang pesisir pantai kita," kata Anies.
"Tanggul yang luas di depan sana greatest sea wall itu yang perlu dipertimbangkan ulang. Mengapa? Karena justru dengan air yang muncul dari daratan begitu banyak ke pesisir," ujar Anies.
Saat Jokowi sudah menjadi Presiden, ia menyinggung kembali pembangunan Giant Sea Wall. Sebab, hingga kini, proyek tersebut belum juga rampung.
"Urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan. Tetapi dalam jangka panjang, memang Giant Sea Wall itu harus juga segera dikalkulasi dan segera dimulai," kata Jokowi, Jumat (23/12) lalu.
Kala itu, Kepala Bidang Penanggulangan Rob dan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ciko Tricanescoro menjelaskan, proyek NCICD terbagi menjadi tiga fase, yaitu Fase A, Fase B, dan Fase C."(Perbedaannya) hanya pembagian saja. Fase A itu ada di pesisir pantai, jadi sebenarnya tanggul pesisir. Fase B dan C itu dikenal dengan tanggul laut karena memang ada di laut. Giant Sea Wall itu ada di Fase B," kata Ciko saat dihubungi merdeka.com, Senin (26/12).
Total, panjang proyek pembangunan tanggul ini adalah 37,356 km. Adapun tanggul yang sudah terbangun sampai 21 Desember 2022 sepanjang 17,093 km.Sisanya, 9,151 km akan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan 11,112 km akan dibangun oleh Pemprov DKI.
Secara lebih rinci, berikut tanggul yang menjadi kewajiban Pemprov DKI.
1. Muara Angke (3,471 km)- rencana penyelesaian: 2023-2026- estimasi anggaran: Rp671 miliar
2. Pantai Mutiara (1,058 km)- rencana penyelesaian: 2025-2027- estimasi anggaran: Rp171 miliar
3. Sunda Kelapa (2,070 km)- rencana penyelesaian: 2023-2025- estimasi anggaran: Rp472 miliar
4. Kali Blencong (1,708 km)- rencana penyelesaian: 2023-2024- estimasi anggaran: Rp71 miliar
Meskipun demikian, Ciko mengatakan bahwa sisa tanggul sepanjang 2,8 kilometer diusulkan menjadi kewenangan PT Pelindo II atau Kantor Kesyahbandaran atau Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa.