M Yusuf puji cara Ahok tunjuk pejabat terbuka dan gandeng PPATK

PPATK juga salut ide Ahok yang menerapkan transaksi non-cash.

2015-01-21 13:28:47

PPATK

Pemprov DKI Jakarta mendatangani nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya agar bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap oknum pejabat yang melakukan pencucian uang.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, dengan adanya kerja sama ini pihaknya dapat membantu mewujudkan Pemprov DKI Jakarta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Caranya dengan memperlihatkan rekam jejak rekening keuangan seorang calon pejabat atau perusahaan pemborong untuk pengerjaan tender.

"Kami berharap nantinya ada proyek yang disalahgunakan oleh oknum kami bisa bantu. Uang itu ke mana saja? Siapa saja yang terlibat? Ini satu instrumen efek jera," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).

PPATK berharap Jakarta bisa menjadi contoh untuk daerah lain dalam hal pemberantasan korupsi. Dia pun memuji kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menerapkan transaksi non-cash.

"Kami rumuskan di DKI itu menjadi model. Misalnya tadi pembatasan transaksi non cash. Kemudian cara menunjuk pejabat dengan open, dengan melibatkan PPATK. Kalau ini bisa tersusun harapan saya Indonesia bisa lebih baik," kata Yusuf.

Yusuf mengungkapkan, ini baru pertama kali PPATK bekerja sama dengan Pemprov DKI. Sebab selama ini, hanya dilakukan pada lembaga, kementerian dan sejumlah perusahaan.

(mdk/lia)