KNTI Endus Aroma Korupsi Dibalik Penerbitan IMB Pulau Reklamasi
Bahkan, dugaan Ahmad diperkuat lewat informasi yang diperoleh dari pihaknya, bahwa salah satu anggota KPK yang sempat diserang berkaitan dengan kasus korupsi di pulau reklamasi ini.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menduga proyek reklamasi yang diberikan izin mendirikan bangunan atau IMB oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, adanya aroma korupsi di dalamnya. Informasi tersebut diperoleh dari terbitnya Kepres 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan Presiden Soeharto.
"Bisa dikatakan Kepres ini sangat erat dengan proses korupsi, kita tahu sendiri 2016 ada kasus korupsi yang mencuat. Nah dari kasus tersebut saya bisa katakan bahwa proyek reklamasi ini juga sangat erat dengan bagaimana proses korupsi," kata Ahmad Martin Handiwinata, ketua KNTI, dalam diskusi politik di Kantor Formappi, Jakarta Pusat, Minggu (23/6).
Bahkan, dugaan Ahmad diperkuat lewat informasi yang diperoleh dari pihaknya, bahwa salah satu anggota KPK yang sempat diserang berkaitan dengan kasus korupsi di pulau reklamasi ini.
"Ada informasi, salah satu penyidik KPK yang diserang itu terkait dengan korupsi direklamasi," klaim Ahmad.
Diketahui pada tahun 2016 kasus korupsi di pulau reklamasi ramai diperbincangkan publik. Pada waktu itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan Ketua Komisi D DPRD Jakarta Mohamad Sanusi.
Sanusi ditangkap setelah menerima uang suap dari Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land (APL). Alat bukti diamankan uang suap Rp1,14 miliar jadi alat bukti, terdiri pecahan Rp100.000 sebanyak 11.400 lembar dan USD100 sebanyak 80 lembar.
Reporter: Muhammad Radityo
Baca juga:
PSI Apresiasi Gubernur Anies Terbitkan IMB Reklamasi untuk Kepastian Hukum
Terbitkan IMB Reklamasi, Anies Dinilai Beri Kepastian Politik kepada Pengembang
KNTI Endus Aroma Korupsi dibalik Penerbitan IMB Pulau Reklamasi
Bukan Adu Polemik, Reklamasi Butuh Kepastian Hukum
DPRD Minta Pemprov DKI Beri Kepastian dan Keadilan Hukum Soal IMB Reklamasi
Polemik IMB Reklamasi, KPK Didorong Buka Lagi Korupsi Raperda