KNTI Endus Aroma Korupsi Dibalik Penerbitan IMB Pulau Reklamasi
Merdeka.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menduga proyek reklamasi yang diberikan izin mendirikan bangunan atau IMB oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, adanya aroma korupsi di dalamnya. Informasi tersebut diperoleh dari terbitnya Kepres 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan Presiden Soeharto.
"Bisa dikatakan Kepres ini sangat erat dengan proses korupsi, kita tahu sendiri 2016 ada kasus korupsi yang mencuat. Nah dari kasus tersebut saya bisa katakan bahwa proyek reklamasi ini juga sangat erat dengan bagaimana proses korupsi," kata Ahmad Martin Handiwinata, ketua KNTI, dalam diskusi politik di Kantor Formappi, Jakarta Pusat, Minggu (23/6).
Bahkan, dugaan Ahmad diperkuat lewat informasi yang diperoleh dari pihaknya, bahwa salah satu anggota KPK yang sempat diserang berkaitan dengan kasus korupsi di pulau reklamasi ini.
"Ada informasi, salah satu penyidik KPK yang diserang itu terkait dengan korupsi direklamasi," klaim Ahmad.
Diketahui pada tahun 2016 kasus korupsi di pulau reklamasi ramai diperbincangkan publik. Pada waktu itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan Ketua Komisi D DPRD Jakarta Mohamad Sanusi.
Sanusi ditangkap setelah menerima uang suap dari Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land (APL). Alat bukti diamankan uang suap Rp1,14 miliar jadi alat bukti, terdiri pecahan Rp100.000 sebanyak 11.400 lembar dan USD100 sebanyak 80 lembar.
Reporter: Muhammad Radityo
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPadahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya