Kemendagri 'sentil' Ahok anggaran belanja pegawai sepertiga APBD DKI

Selain itu, anggaran pemasukan dari pajak hiburan masih rendah.

2015-04-02 11:51:59

Kemendagri

Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang APBD DKI Jakarta 2015. Pada kesempatan ini dipaparkan mengenai data dari program anggaran belanja dan kegiatan sepanjang satu tahun.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek sempat mengkritik anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur publik. Padahal permasalahan ini sudah pernah dievaluasi dalam RAPBD DKI Jakarta 2015.

"Anggaran tahun ini Rp 19,02 triliun digunakan untuk belanja pegawai. Ini sepertiga anggaran. Namun pada Rapergub bukannya berkurang malah makin naik," ujarnya di Ruang Rapat Aula di Kemendagri, Jakarta, Kamis (2/4).

Dia bahkan menyinggung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengutamakan pegawainya dibandingkan rakyat. Selain itu, anggaran pemasukan dari pajak hiburan masih rendah. Untuk itu perlu ditingkatkan pengawasannya.

"Tolong dicermati betul apakah betul pajak hiburan cuma Rp 1 triliun? Pak Dewan tolonglah pak Dewan ini fungsi Anda untuk mengawasi," katanya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Pihaknya tidak akan pandang bulu dalam pembahasan kali ini. Bahkan dia berjanji akan membahas satu persatu program yang ada dalam Raperda yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Nanti tim teknis kami akan membahas setelah sesi ini," tutupnya.

(mdk/dan)