Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri minta DPRD DKI dan Ahok tak ribut lagi

Kemendagri minta DPRD DKI dan Ahok tak ribut lagi Mediasi Ahok dan DPRD DKI. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Perseteruan dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI, berujung hingga keputusan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengesahkannya. Padahal seharusnya jika tidak ada masalah dapat disahkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek berharap tahun anggaran ke depan permasalahan serupa tidak kembali terjadi. Dia meminta anggota legislatif dan eksekutif dapat membicarakannya secara baik-baik.

"Ayo sepakati, duduk bareng. Hari ini Mendagri tidak hanya ngomongin keuangan daerah tetapi menjadi juru damai," katanya di depan peserta rapat evaluasi Rapergub tentang APBD DKI Jakarta 2015 di Ruang Rapat Aulan, Kantor Kemendagri, Kamis (2/4).

Dia menjelaskan, akibat terlambatnya Pemprov DKI Jakarta mengesahkan APBD DKI Jakarta 2015 dapat berdampak kepada penyerapan anggaran, sehingga berujung Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang besar. Seharusnya anggaran per-bulan April sudah dapat dibelanjakan.

Untuk menghindari hal tersebut kembali terjadi, maka DPRD DKI dan Pemprov DKI harus sudah mulai membahas RAPBD DKI Jakarta 2016. Sehingga KUAPPAS dapat selesai pada pertengahan tahun ini dan dapat disahkan menjadi APBD DKI Jakarta 2016 pada akhir tahun 2015.

"Makanya untuk 2016, kami minta KUAPPAS disepakati. Jangan Bapak Ahok berharap keluar Pergub. Mei-Juni ini tolong ente duduk berdua," tutup Donny.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)

Baca Selengkapnya
Jokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali

Jokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali

Melalui keputusan presiden, Jokowi juga memberhentikan Arya sebagai anggota MPR RI periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya