Kemang banjir, Dinas Tata Air baru sibuk normalisasi Kali Krukut

Meski terbentur sertifikat hak milik warga, DKI bakal pakai prinsip konsinyasi sesuai dengan Perpres No. 65 tahun 2006.

2016-08-29 16:32:23

Banjir Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru berencana menormalisasi Kali Krukut. Padahal akibat kali menyempit, banjir yang terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (27/8) kemarin.

Kepala Dinas Tata Air, Teguh Hendrawan, menyatakan anak buahnya segera memperlebar ukuran trase menjadi 20 meter, di mana saat ini ukuran trase kali hanya sekitar 3 meter.

"Pak gubernur jelas perintahnya Kali Krukut harus di normalisasi bahkan beliau yang sekarang 3 meter, dia minta jadi 20 meter. Banyak yang akan ditertibkan, dibebaskan dan direlokasi," kata Teguh saat dihubungi, Senin (29/8).

Agar proyek normalisasi berjalan, penertiban dan pembebasan lahan bangunan di bibir kali harus dilakukan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota DKI Jakarta untuk menentukan lokasi-lokasi mana saja yang akan dibongkar.

"Akan dibikin trase dari dinas tata kota lokasi mana yang kena dari penambahan 17 meter tadi ketauan mana yang kena dan enggak. Sisi kanan dan kiri mana aja yang kena, sekian bidang akan ketahuan," terangnya.

Masalahnya, lahan yang akan ditertibkan sebagian besar telah bersertifikat hak milik resmi dan enggan menjualnya kepada Pemprov DKI. Teguh menyebut pihaknya akan menggunakan prinsip konsinyasi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006.

Dengan kata lain, pemerintah akan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negeri dan warga diminta mengurus sendiri pengambilan ganti rugi tersebut.

"Konsinyasi, kan pemerintah punya kewenangan untuk kepentingan umum. Penetapan lokasi oleh gubernur kita konsinyasi. Jadi namanya untuk kepentingan publik tidak bisa ditunda, konsinyasi ke Pengadilan Negeri," tegas dia.

Pihaknya menargetkan eksekusi lahan dapat dilakukan tahun depan. Oleh sebab itu, Teguh berharap tahun ini segala urusan administrasi, inventarisasi lahan hingga penawaran kepada warga bisa diselesaikan.

"Mungkin kalau tahun ini belum keburu, kalau pembebasan perlu administrasi, inventarisasi, penerapan lokasi, ukur lagi. Yang saya harapkan tahun ini secara administrasi tuntas tahun depan tinggal bayar," tutupnya.

(mdk/lia)