ICW duga ada 3 parpol mainkan KJP, Kadisdik DKI janji evaluasi
ICW juga menyebut penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Lasro Marbun mengaku berterima kasih kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melansir adanya 19,4 persen penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak tepat sasaran. Menurut Lasro, data tersebut akan dijadikan bahan evaluasi Disdik DKI untuk program KJP.
"Terima kasih pada ICW atas perhatian yang sangat tinggi pada program KJP ini, yang menemukan adanya penyimpangan 19,4 persen baik pada peruntukan, penggunaan, maupun pungutan liar Rp 50.000. Data ini akan kami jadikan entry poin untuk membenahi KJP. Caranya adalah kembali ke tujuan awal untuk apa KJP ini diadakan," ujar dia di balai kota, Selasa (1/4).
Lasro menjelaskan program KJP diadakan lantaran masih banyaknya anak-anak sekolah yang kurang mampu. Untuk itu, Disdik DKI akan melakukan pengawasan kepada penerima KJP melalui seksi pendidikan di setiap kantor kecamatan.
"Kita di tiap kecamatan ada Seksi Dinas Pendidikan dan Pengawas sekitar 500 orang. Itu nantinya akan ditugasi untuk mengawasi kecocokan antara yang diajukan di kertas dengan yang ada di lapangan. Kita juga akan teliti ulang setiap pengajuan yang masuk," kata dia.
Seperti diketahui, ICW melansir hasil risetnya dimana ditemukan potongan sebesar Rp 50.000-100.000 pada penerima program KJP. Selain itu, penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran dan data penerima KJP masih rendah. ICW pun mengungkapkan adanya dugaan tiga partai politik (parpol) turut bermain dalam program KJP tersebut.
Baca juga:
KJP untuk orang miskin, bukan siswa dengan jam tangan mahal
Jokowi akui ada kecurangan dalam program Kartu Jakarta Pintar
Dipotong Rp 50 ribu, dana KJP rawan pungutan liar
Program salah sasaran, Jokowi diminta kaji ulang penerima KJP
Ahok lebih pilih KJP ketimbang naikkan tunjangan guru swasta