Jokowi akui ada kecurangan dalam program Kartu Jakarta Pintar
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan, masih adanya kecurangan dalam penerapan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jokowi pun akan menjadikan masalah ini bahan evaluasi.
"Kami mendapatkan pungli. Meski kecil dan tidak minta, tapinya nyindir-nyindir, sama saja, itu pungli juga," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa(1/4).
Jokowi mengaku tidak bisa mengawasi semuanya, maka wajar jika ada satu dua kasus.
Ketika ditanyai berapa kecurangan yang terjadi, Jokowi mengatakan, belum mendapatkan secara resmi data-nya. Dia berjanji akan memeriksanya secara langsung ke lapangan.
"Sudah ada 381 ribu kartu yang dikasih. Ada satu atau dua saja kayak gitu, gimana sih. Yang paling penting langsung diperbaiki," tutupnya.
Seperti diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan hampir seperlima penerima KJP, tidak tepat sasaran. Jumlah penerima KJP yang meleset terjadi di jenjang SD/MI yakni 14,6 persen, SMP/MTs 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK 1,4 persen. Penyebab dominan ketidaktepatan itu adalah orang tua belum mendapat informasi apakah anak mereka masuk dalam daftar penerima KJP atau tidak, jumlahnya mencapai 58,1 persen.
Adapun pelajar yang belum pernah didata KJP sebanyak 18,5 persen, yang tidak tahu program KJP 2,9 persen, penyebab lain sebanyak 17,5 persen.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku baru menyiapkan nama-nama anggota Pansel Capim KPK.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPeneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaBEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaJPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca Selengkapnya