Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data ada 19,4 persen penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak tepat sasaran. Bantuan dari pemerintah DKI ini pun sering digunakan untuk keperluan lain di luar bidang pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan uang yang diberikan untuk peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP) harus dipakai sesuai moral. Pasalnya, uang tersebut tidak dibolehkan membeli barang selain alat-alat sekolah.

"Penggunaan KJP ini harus kembali ke panggilan moral. Kalau diberikan uang untuk membeli sepatu, jangan dibelikan ke yang lain. Tidak bisa kita mengawasi Rp 669.000, yang menghabiskan Rp 778 miliar. Tahun ini jadi Rp 1,5 triliun. Jadi ini panggilan moral bersama untuk kebaikan anak di masa depan," ujar dia di Balai Kota, Selasa (1/4).

Menurut dia, masyarakat dan orang tua murid juga diminta untuk awasi para penerima KJP. Penerima KJP hanya diperuntukkan untuk anak-anak murid yang tidak mampu bukan yang menggunakan jam tangan mahal serta perhiasan mencolok.

"Kalau tiba-tiba, mohon maaf ini, ada yang pake jam mahal, cincin yang banyak atau pake apalah gitu ya, kan ndak pas gitu loh. saya kira gitu," kata dia.

Lasro menegaskan apabila ada sekolah yang menyalahgunakan KJP maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan daftar peserta KJP di sekolah. Selain itu, oknum yang ikut bermain dalam penyalahgunaan KJP juga akan dipindahtugaskan dari sekolah tersebut.

"Tapi di balik segala-galanya ini menurut saya KJP itu merupakan pendidikan moral yang tinggi dari Pemprov DKI Jakarta kepada penduduk DKI Jakarta, khususnya yang mempunyai anak didik di satuan pendidikan SD sampai SMK," pungkas dia.