LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. JAKARTA

Disentil KPK, M Taufik akui belum pernah serahkan LHKPN

Taufik berjanji akan melaporkan LHKPN paling lambat Juni bersama rekannya sesama anggota legislatif yang lain. Dia mengungkapkan, kesulitan dalam mengisi laporan tersebut, dan ia minta pendampingan dari KPK.

2018-05-15 14:42:35
Mohamad Taufik
Advertisement

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik angkat bicara terkait permintaan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang agar anggota legislatif melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan ternyata, dia mengakui belum pernah menyerahkan laporan tersebut.

Taufik berjanji akan melaporkan LHKPN paling lambat Juni bersama rekannya sesama anggota legislatif yang lain. Dia mengungkapkan, kesulitan dalam mengisi laporan tersebut, dan ia minta pendampingan dari KPK.

"Pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini kita akan ada pengisian bersama. Ternyata gak mudah juga ngisinya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/5).

Advertisement

Politisi Gerindra ini mengakui belum pernah mengisi LHKPN. Sebab, dia merasa dirinya bukan pejabat melainkan politisi.

"Saya belum pernah, kan bukan pejabat. Problemnya juga ini kan waktu saya tanya kemarin kesulitan ini ada pendampingan lah dari KPK. Ngisi sendiri belum tentu bisa," imbuhnya.

Apabila nanti ada anggota Dewan yang menolak LHKPN, Taufik mengaku tidak mau ambil pusing. Meski belum melaporkan LHKPN, dia mengaku sudah melaporkan tax amnesty.

Advertisement

"Urusan dia deh, tapi yang jelas udah kita fasilitasi. Minggu lalu kita bertemu KPK di DPRD," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyinggung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Di depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia meminta Taufik dan anggota DPRD lain segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada lembaga anti rasuah.

"Mohon maaf, Mas Taufik saya mau mengkritik untuk segera melengkapi LHKPN. Agar Mas Taufik dan anggota lainnya bisa menjadi contoh," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5).

Dia mengungkapkan, penyerahan LHKPN penting bagi penyelenggara negara. Saut mengingatkan, jangan sampai penyelenggara dipanggil KPK hanya untuk menjelaskan harta yang dimiliki.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Di depan Anies, KPK sentil anggota DPRD DKI soal LHKPN
Polisi pastikan panggil Prasetio Edi terkait kasus dugaan penipuan
Dituduh janjikan jabatan Plt Gubernur Riau, Prasetio tak kenal Zaini Ismail
Ngaku dekat dengan Mega, Prasetio janjikan eks Sekda jadi Plt Gubernur Riau
Diduga lakukan penipuan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dipolisikan
Bentuk Pansus, DPRD DKI nilai biaya pembangunan LRT terlalu mahal


(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.