Di depan Anies, KPK sentil anggota DPRD DKI soal LHKPN
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyinggung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Di depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dia meminta Taufik dan anggota DPRD lain segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada lembaga anti rasuah.
"Mohon maaf, Mas Taufik saya mau mengkritik untuk segera melengkapi LHKPN. Agar Mas Taufik dan anggota lainnya bisa menjadi contoh," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5).
Dia mengungkapkan, penyerahan LHKPN penting bagi penyelenggara negara. Saut mengingatkan, jangan sampai penyelenggara dipanggil KPK hanya untuk menjelaskan harta yang dimiliki.
"Enggak enak kan lagi mancing, lagi mengajar dipanggil. Melaporkan LHKPN itu bukan berarti korupsi. Tapi melaporkan itu suatu keharusan," tegasnya.
Menurut Saut, pengisian LHKPN penting termasuk bagi politisi yang ingin ikut kontestasi politik.
"Ini penting untuk mereka-mereka kalau mau ikut kontestasi lagi. Kan nanti jadi sorotan, oh si ini belum melaporkan. Jangan mikir, apaan sih saya enggak korupsi jadi enggak usah ngelapor. Melaporkan LHKPN itu keharusan nya," ujar Saut.
Untuk membantu anggota DPRD, Saut mengaku siap mengirimkan tim untuk membantu legislatif mengisi LHKPN. "Kalau butuh dibantu, nanti akan kita kirim," ia menandaskan.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaKPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan
"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaAnies Tegaskan Berada di Luar Pemerintahan Jika Kalah Pilpres 2024
Anies menyebut usai hasil rekapitulasi diumumkan KPU barulah pernyataan resmi bakal diungkapkannya.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaMK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnya