Dana operasional RT, RW sampai Wali Kota DKI 2018 naik

RT naik Rp 500.000 dari Rp 1,5 juta jadi Rp 2 juta, Rw dari Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta. Untuk lurah Rp 15 juta perbulan, camat Rp 20 juta perbulan, wali kota Rp 50 juta.

2017-11-09 19:44:53

APBD DKI

Komisi A DPRD DKI Jakarta telah menetapkan dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) naik dalam anggaran KUA-PPAS 2018. Mulai tahun 2018, dana RT dan RW akan mengalami kenaikan Rp 500.000.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, menjelaskan kenaikan dana operasional mengikuti pola kenaikan pemerintah yang lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menaikkan dana operasional RT RW sebesar Rp 500.000.

"Kabar gembira buat RT RW ini, RT naik Rp 500.000 dari Rp 1,5 juta jadi Rp 2 juta, Rw dari Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/11).

Dana operasional untuk petugas jumantik juga mengalami kenaikan dari Rp 500.000 menjadi Rp 700.000 atau naik Rp 200.000. Sedangkan untuk PKK dari yang tidak mendapat anggaran mendapat Rp 500.000 perkelompok

"PKK Kan dia kelompok per RW. PKK itu berbasis RW ada 3 atau 4 orang. Kalau di sana satu kelurahan jumlah RW nya ya mereka disuruh hitung sendiri nanti," katanya.

Dana operasional untuk lurah, camat dan wali kota juga mengalami kenaikan. Kenaikan ini diharapkan dapat menunjang kinerja dari setiap lurah, camat dan wali kota tersebut.

Nanti dana operasional ini tidak digunakan untuk pribadi melainkan untuk melayani warga. Sehingga, tidak ada warga yang tidak terlayani dengan alasan keuangan.

"Rumusannya untuk lurah Rp 15 juta perbulan, camat Rp 20 juta perbulan, wali kota Rp 50 juta. Jadi enggak ada alasan lagi mereka teriak-teriak sabtu menghindar dari warga. Lurah harus ada di tengah warga Sabtu dan Minggu. Banjir misalnya di turun," tuturny.

(mdk/lia)