Profil Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran Jadi Target Pembunuhan Israel
Saat ini, pengaruhnya tidak hanya terbatas di Republik Islam dan Timur Tengah, tetapi juga menjadi sasaran pembunuhan oleh Israel.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah memainkan peran penting dalam politik Iran selama lebih dari empat dekade. Sejak tahun 1989, ia menjabat sebagai pemimpin politik dan agama negara ini, memimpin di tengah berbagai perubahan sosial dan politik yang besar, serta menempatkan Iran dalam konteks yang lebih luas di panggung internasional.
Saat ini, Khamenei menjadi sasaran ancaman pembunuhan dari PM Israel, Benjamin Netanyahu, yang rencananya ditolak oleh Presiden AS, Donald Trump. Pertanyaannya adalah, bagaimana sosok Ayatollah Ali Khamenei yang kini menjadi perhatian di tengah konflik Iran melawan Israel? Dalam profil Ayatollah Ali Khamenei yang dikutip dari Middle EastEye.net pada Selasa (17/6), disebutkan bahwa ia lahir dalam keluarga ulama pada 19 April 1939.
Ia memulai pendidikan agama di berbagai seminari di kota suci Mashhad dan Najaf, Irak. Setelah kembali ke Iran, ia menetap di Qom untuk melanjutkan studi agamanya di bawah bimbingan tokoh-tokoh terkemuka seperti Ayatollah Hossein Borujerdi dan Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang kelak menjadi pemimpin tertinggi.
Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Khamenei terlibat dalam kegiatan rahasia melawan rezim Shah, Mohammad Reza Shah Pahlavi, yang mengakibatkan ia ditangkap dan disiksa beberapa kali oleh polisi rahasia SAVAK.
Pada tahun 1979, protes rakyat berhasil menggulingkan Shah. Khomeini, yang telah berada dalam pengasingan sejak pertengahan 1960-an, kembali ke Teheran disambut oleh kerumunan yang penuh sukacita dan dukungan yang meluas.
Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah Iran, di mana Khamenei memainkan peran penting dalam membentuk arah negara.
Bagaimana Ayatollah Ali Khamenei Capai Posisi Kekuasaan?
Ayatollah Ali Khamenei dengan cepat meraih posisi penting di awal era revolusi, berperan sebagai anggota Dewan Revolusi Islam, serta menjabat di parlemen dan sebagai wakil menteri pertahanan. Ia juga memimpin salat Jumat di Teheran. Khamenei merupakan salah satu tokoh revolusioner terkemuka yang mengalami percobaan pembunuhan pada tahun 1981, ketika sebuah bom yang disembunyikan dalam perekam pita meledak saat ia memberikan pidato di sebuah masjid.
Serangan ini dihubungkan dengan kelompok oposisi anti-ulama, yaitu Forqan Group. Akibat serangan tersebut, Khamenei mengalami luka serius dan kehilangan fungsi di lengan kanannya.
Setelah pembunuhan Presiden Mohammad Ali Raja'i dan Perdana Menteri Mohammad Javad Bahonar pada Agustus 1981 oleh Mujahedin-e Khalq (Organisasi Mujahidin Rakyat Iran), Khamenei mencalonkan diri sebagai presiden dan berhasil meraih 95 persen suara dalam pemilihan yang tidak memiliki pesaing. Ia mendapatkan dukungan terbuka dari tiga kandidat lainnya, salah satunya adalah Mir-Hossein Mousavi, yang kelak menjadi perdana menteri.
Khamenei berupaya memperkuat pengaruh lembaga ulama atas kekuasaan utama, meskipun sering berselisih dengan tokoh-tokoh yang lebih condong ke kiri, termasuk Mousavi. Dalam kebijakan luar negerinya, Khamenei awalnya fokus pada penanganan konflik Iran yang berlangsung selama delapan tahun dengan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein, yang menewaskan sekitar satu juta warga sipil dan tentara dari kedua belah pihak.
Pada September 1987, Khamenei mengkritik kehadiran AS di kawasan tersebut dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Ia menyampaikan, "Pesan kami kepada pemerintah Dunia Ketiga adalah bahwa selama tatanan dominasi dan situasi saat ini masih ada, mereka harus berusaha menciptakan persatuan di antara mereka sendiri: ini adalah cara terbaik untuk menjadi kuat." Pernyataan ini menunjukkan sikap Khamenei yang tegas terhadap intervensi asing dan pentingnya solidaritas di antara negara-negara berkembang.
Perang Dingin AS-Uni Soviet
Pada tahun 1989, dunia mengalami perubahan besar dengan berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Iran pun mulai merasakan dampak signifikan dari peristiwa tersebut. Meninggalnya Khomeini pada 3 Juni 1989 menjadi momen penting bagi negara itu.
Pengganti Khomeini yang sudah ditunjuk sebelumnya, Ayatollah Hossein Ali Montazeri, diabaikan dan secara efektif dicopot dari jabatannya hanya tiga bulan sebelum kematiannya, karena desakannya untuk lebih banyak pluralisme dalam politik. Majelis Ahli Iran kemudian menunjuk Khamenei sebagai pemimpin baru, meskipun Khamenei sendiri merasa tidak layak untuk mengemban peran tersebut. Teori Khomeini tentang pemerintahan Islam, yang menjadi salah satu dasar sistem politik Republik Islam, berfokus pada konsep perwalian ulama, yang dikenal sebagai velayat-e faqih.
Konstitusi Republik Islam menegaskan kekuasaan ulama atas negara, yang berarti hanya ulama Syiah tingkat tinggi yang dianggap layak untuk menjadi otoritas tertinggi di Iran. Namun, pada bulan Juni 1989, Khamenei hanya menjabat sebagai hojatoleslam tingkat menengah. Beberapa ulama bahkan meragukan kelayakannya dalam aspek keagamaan untuk memegang jabatan tersebut.
Dalam pidato pelantikannya, Khamenei menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang "seminaris kecil". Perubahan yang terjadi pada konstitusi kemudian menyatakan bahwa pemegang jabatan lebih penting untuk "menyadari zaman" dan memiliki pemikiran politik, daripada hanya mengandalkan kualifikasi agama tertentu.
Di saat yang bersamaan, kekuasaan eksekutif kepresidenan pun mengalami peningkatan. Pengambilan kekuasaan yang tidak biasa oleh Khamenei akhirnya mengarah pada terbentuknya kepemimpinan ganda antara dirinya dan Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani, presiden yang menjabat dari tahun 1989 hingga 1997.
Pada awal masa pemerintahannya, kedua tokoh yang telah lama berkiprah dalam politik pasca-revolusi Iran ini awalnya bekerja sama dengan baik.