Pernah Legalkan Ganja, Anutin Charnvirakul Terpilih Jadi Perdana Menteri Thailand yang Baru
Anutin Charnvirakul adalah sosok yang sudah familiar dalam dunia pemerintahan Thailand.
Parlemen Thailand pada hari Jumat, 5 September 2025, mengangkat Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri baru. Anutin berhasil memperoleh dukungan mayoritas dengan 311 suara, mengalahkan Chaikasem Nitisiri dari Partai Pheu Thai yang hanya mendapatkan 152 suara dalam pemilihan perdana menteri pertama sejak 2019.
Dari total 490 suara yang diberikan, terdapat 27 suara abstain. Sebelum pemungutan suara berlangsung, Anutin sudah berada dalam posisi unggul dengan mengklaim telah mendapatkan 146 suara dari partainya, Bhumjaithai, serta dukungan dari sekutunya. Di sisi lain, blok terbesar di parlemen, Partai Rakyat, juga menyatakan dukungannya dengan syarat bahwa parlemen harus dibubarkan untuk mengadakan pemilihan baru dalam waktu empat bulan.
“Rasanya wajar untuk merasa bersemangat,” ungkap Anutin kepada wartawan saat tiba untuk mengikuti pemungutan suara, seperti yang dilansir oleh CNA.
Kini berusia 58 tahun, Anutin adalah pewaris sebuah konglomerasi konstruksi besar dan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan.
Namun, Anutin lebih dikenal masyarakat setelah berhasil merealisasikan janji politiknya pada tahun 2022 untuk melegalkan ganja di Thailand. Meskipun demikian, kebijakan tersebut kini tengah direvisi dan diperketat agar penggunaannya lebih fokus pada kepentingan medis. Selama penanganan COVID-19, Anutin sempat menuduh orang Barat sebagai penyebar virus, yang mengundang kritik keras dan membuatnya harus meminta maaf.
Klan Shinawatra mengalami kemunduran
Kenaikan Anutin sebagai perdana menteri merupakan tamparan keras bagi klan Shinawatra, yang telah berperan penting dalam politik Thailand selama dua dekade terakhir. Gerakan populis yang mereka usung semakin terpuruk akibat berbagai masalah hukum dan politik, terutama karena terus berhadapan dengan kelompok pro-militer dan pro-monarki.
Anutin sebelumnya memberikan dukungan kepada koalisi mantan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, tetapi menarik dukungannya pada musim panas ini karena kekecewaan terhadap sikap Paetongtarn dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja. Pada tanggal 29 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk mencopot Paetongtarn dari jabatannya karena dianggap melakukan pelanggaran etika serius dalam menangani sengketa tersebut.
Keputusan tersebut berawal dari bocornya percakapan telepon pribadinya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang terjadi pada bulan Juni lalu. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terlihat terlalu akrab dengan Hun Sen dan bahkan mengkritik seorang komandan militer Thailand yang merupakan bagian dari kubu lawan. Pengadilan menilai tindakannya mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, sehingga dia dipecat meskipun baru menjabat selama setahun.