Netanyahu Minta Ampunan dari Presiden Israel Soal Kasus Korupsinya

Intervensi Trump

Permintaan pengampunan dari Netanyahu muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka meminta Israel untuk memberikan amnesti kepada Netanyahu.

Dalam pidatonya di parlemen Israel bulan lalu, Trump secara langsung menyampaikan permintaan tersebut kepada Presiden Herzog.

Di awal bulan ini, Trump kembali menekan dengan mengirimkan surat kepada Herzog, di mana ia menyebut kasus korupsi yang menimpa Netanyahu sebagai sebuah penuntutan politik yang tidak memiliki dasar.

Meskipun Herzog adalah mantan rival politik Netanyahu, keduanya memiliki hubungan kerja yang cukup baik.

Pada malam Minggu (31/11), media Israel melaporkan adanya demonstrasi kecil di depan rumah Herzog, termasuk tumpukan pisang dengan sebuah papan yang menyatakan bahwa pengampunan sama dengan "republik pisang," istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara yang dianggap korup atau tidak menghormati supremasi hukum.

Dalam pernyataannya, Netanyahu mengungkapkan bahwa persidangan yang sedang berlangsung telah memecah belah masyarakat. Ia juga menekankan bahwa kewajibannya untuk hadir di pengadilan tiga kali seminggu menjadi sebuah gangguan yang menyulitkannya untuk memimpin.

"Kelanjutan persidangan ini merusak kita dari dalam, memicu perpecahan, dan memperdalam jurang di antara kita. Saya yakin seperti banyak warga lainnya bahwa mengakhiri persidangan ini secepatnya akan sangat membantu meredakan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi luas yang sangat dibutuhkan negara kita," ungkapnya.

Penundaan Kasus

Sepanjang tahun lalu, Netanyahu telah bersaksi beberapa kali. Namun, persidangan tersebut sering tertunda karena ia harus menangani perang dan kerusuhan yang terjadi akibat serangan militan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Permintaan pengampunan Netanyahu terdiri dari dua dokumen: sebuah surat rinci yang ditandatangani oleh pengacaranya dan surat lain yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.

Kedua dokumen tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke kementerian kehakiman untuk meminta pendapat, sebelum diteruskan kepada penasihat hukum di kantor presiden, yang akan menyusun pendapat tambahan sebagai bahan pertimbangan bagi presiden.

Para ahli hukum berpendapat bahwa permintaan pengampunan tidak dapat menghentikan proses persidangan. "Itu tidak mungkin," kata Emi Palmor, mantan direktur jenderal kementerian kehakiman.

"Anda tidak bisa mengklaim bahwa Anda tidak bersalah sementara persidangan masih berlangsung dan datang kepada presiden untuk memintanya campur tangan."

Menurut Palmor, satu-satunya cara untuk menghentikan persidangan adalah dengan meminta jaksa agung untuk menghentikan proses tersebut.

Dalam kondisi tertentu yang jarang terjadi, sistem hukum memang memungkinkan Netanyahu untuk mendapatkan pengampunan.

Para ahli menjelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan yang sangat luas untuk memberikan pengampunan, sedangkan mekanisme pengawasannya sangat terbatas.

"Namun, pada prinsipnya, presiden hanya meninjau permohonan pengampunan setelah seluruh proses hukum selesai. Kemungkinan pengampunan sebelum vonis ... sangat jarang terjadi," tulis Israel Democracy Institute awal bulan ini.

"Memberikan pengampunan sebelum ada putusan, sementara proses hukum masih berjalan, mengancam supremasi hukum dan sangat merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum."

"Pengampunan sebelum dinyatakan bersalah, sementara proses hukum masih berlangsung, mengancam supremasi hukum dan sangat merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum."

Netanyahu Klaim sebagai Korban

Pada tahun 2008, Netanyahu, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin oposisi, meminta perdana menteri Ehud Olmert untuk mundur akibat skandal korupsi yang semakin meluas.

Netanyahu berpendapat bahwa seorang perdana menteri yang "tenggelam sampai leher" dalam skandal tidak layak untuk memimpin negara, karena ada kemungkinan bahwa Olmert akan mengambil keputusan yang lebih menguntungkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan negara.

Akhirnya, Olmert mengundurkan diri sebelum ia mendapatkan dakwaan dan menjalani hukuman penjara selama 16 bulan.

Saat masalah hukum Netanyahu mulai muncul, ia mengambil pendekatan yang berbeda dengan menggambarkan dirinya sebagai korban dari konspirasi kekuatan gelap yang berusaha menjatuhkannya.

Setelah membentuk pemerintahannya pada akhir 2022, Netanyahu segera memperkenalkan rencana untuk merombak sistem peradilan di Israel. Ia mengklaim bahwa rencana tersebut merupakan reformasi yang sangat diperlukan.

Namun, para penentangnya menuduhnya berusaha untuk melemahkan sistem peradilan dan merusak mekanisme checks and balances negara, terutama di saat ia tengah menghadapi proses peradilan.

Rencana tersebut memicu protes besar-besaran di jalanan menentang pemerintah, dengan banyak pihak berpendapat bahwa perpecahan yang terjadi mengirimkan sinyal kelemahan kepada musuh-musuh Israel, yang berpotensi mendorong serangan dari Hamas pada tahun 2023.

Tanggapan keras juga muncul pada hari Minggu, dengan pihak oposisi dan kelompok advokasi mendesak presiden untuk menolak permintaan Netanyahu.

"Anda tidak bisa memberinya pengampunan tanpa pengakuan bersalah, ekspresi penyesalan, dan pengunduran diri segera dari kehidupan politik," kata pemimpin oposisi Yair Lapid.

Selain itu, Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel menekankan bahwa memberikan pengampunan kepada seorang perdana menteri yang dituduh melakukan pelanggaran serius seperti penipuan dan penyalahgunaan jabatan akan menciptakan persepsi bahwa ada warga negara yang tidak terikat hukum.