Ini Negara dengan Tingkat Korupsi Nyaris Nol di Dunia
Transparency International Februari lalu merilis daftar tingkat korupsi di berbagai negara.
Korupsi masih menjadi tantangan terbesar, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari di seluruh belahan dunia.
Pada Februari lalu, lembaga Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index / CPI) yang menilai 180 negara dan wilayah berdasarkan data dari 1 Mei 2023 hingga 30 April 2024.
Berdasarkan laporan tersebut Denmark sekali lagi dinobatkan sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Dengan skor di atas 90 dari skala 100, Denmark menunjukkan persepsi publik yang sangat positif terhadap integritas sektor publiknya.
Sistem pemerintahan transparan
Sebagai lembaga yang mengukur persepsi di 180 negara, TI menyoroti keberhasilan Denmark berpijak pada sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan didukung oleh supremasi hukum yang kuat. Independensi yudisial, kebebasan pers, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi pilar utama dalam meminimalkan kasus korupsi di negara ini.
Meski mendekati status “bebas korupsi” dalam persepsi global, Denmark tetap waspada terhadap tantangan seperti korupsi lintas batas dan potensi penyalahgunaan di sektor swasta. Pemerintah terus berupaya mempertahankan standar tinggi ini melalui reformasi berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat.
Denmark Tegas Menindak Kasus Korupsi
Pemerintah Denmark menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap tindak pidana korupsi. Kementerian Luar Neger Denmark, misalnya, memiliki mekanisme ketat untuk menyelidiki setiap penyalahgunaan dana publik.
Denmark juga memiliki kerangka hukum yang kuat, Kode Pidana Denmark secara tegas melarang suap, termasuk suap kepada pejabat asing, dengan ancaman hukuman hingga empat tahun penjara. Perusahaan juga dapat dijerat tanggung jawab pidana jika karyawannya terlibat korupsi.
Di balik sistem hukum yang kokoh, budaya integritas yang mengakar menjadi tulang punggung keberhasilan Denmark. Pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sipil sejak dini menciptakan masyarakat yang menolak korupsi.
Terapkan Denda Berat
Salah satu kasus terbesar dalam sejarah Denmark adalah skandal pencucian uang di Danske Bank pada 2007-2005. Cabang Danske Bank di Estonia memproses sekitar 200 miliar euro (Rp 3.400 triliun) transaksi mencurigakan melalui akun non-residen yang terkait dengan pencucian uang dari Rusia dan negara-negara lain, demikian dilansir BBC.
Otoritas Keuangan Denmark (FSA) dan jaksa penuntut menyelidiki kasus ini secara mendalam. Pada September 2018, Danske Bank mengakui kegagalan total dalam prosedur pengawasan dan pengendalian pencucian uang di cabang Estonia. Akibatnya, CEO Thomas Borgen dan Ketua Dewan Direksi mengundurkan diri. Sejumlah karyawan di Estonia dan tingkat grup diberhentikan karena melanggar kewajiban hukum.
Pada Februari 2019, Otoritas Pengawasan Keuangan Estonia (FSA) memerintahkan Danske Bank menghentikan operasinya di Estonia. Bank juga secara sukarela menutup kegiatannya di Latvia, Lithuania, dan Rusia untuk fokus pada pasar Nordik.
Dua pelaku utama, Irene Ellert dan Arunas Macenas, masing-masing dihukum sembilan dan tujuh tahun penjara atas pencucian miliaran Kroon Denmark. Dua belas mantan karyawan Estonia juga diselidiki oleh jaksa setempat.
Danske Bank menghadapi denda besar, termasuk 470 juta euro dari otoritas Denmark dan 1,9 miliar euro dalam penyelesaian dengan AS pada 2022. Keuntungan sebesar 168 juta euro disita sebagai bagian dari sanksi. Bank-bank Eropa lain, seperti Deutsche Bank dan Swedbank, terseret karena diduga membantu transfer dana gelap, memperluas cakupan investigasi.
Skandal Danske Bank menjadi pengingat bahwa bahkan negara dengan reputasi bersih seperti Denmark tidak kebal dari kejahatan finansial. Namun, dengan penegakan hukum yang transparan dan tegas, Denmark tetap menjadi teladan global dalam memerangi korupsi dan pencucian uang, menginspirasi negara lain untuk memperkuat sistem hukum mereka.
Reporter Magang: Devina Faliza Rey