Imbangi China, Vietnam diam-diam pasang roket di perairan sengketa

Pemerintah Vietnam mengklaim adanya alutsista di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan adalah hak mereka

2016-08-10 12:29:00

Tak cuma memprotes sengketa wilayah di Laut China Selatan, Vietnam rupanya diam-diam membentengi pulau mereka di kawasan sengketa dengan roket. Bocoran dokumen menunjukkan peluncur roket Vietnam merupakan jenis mutakhir yang mampu menyerang landasan pacu dan instalasi militer China di seluruh rute perdagangan perairan tersebut.

Kantor Berita Reuters melaporkan, Rabu (10/8), seorang pejabat negara Barat menyebut Hanoi cukup cerdas mengirimkan peluncur dari daratan Vietnam dan memposisikan mereka ke lima pangkalan di pulau-pulau Spratly dalam beberapa bulan terakhir tanpa terendus media. Meski dapat memancing ketegangan di kawasan, pejabat yang menjadi pembocor dokumen ini menilai langkah Vietnam seharusnya dapat meredam agresivitas Beijing.

Peluncur roket tersebut disusun tersembunyi dari pantauan udara. Sampai sekarang pemerintah Vietnam masih membantah pihaknya memasang roket di dekat perairan sengketa.

Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan informasi tersebut 'tidak akurat'. Wakil Menteri Pertahanan Vietnam Senior Letnan Jenderal Nguyen Chi Vinh menuturkan bantahan senada.

"Vietnam tidak memiliki peluncur atau senjata tersebut yang sudah dipersiapkan di Kepulauan Spratly. Meski demikian, negara kami memang berhak untuk mengambil tindakan pengamanan tersebut," ujarnya di Singapura dua bulan lalu.

"Adalah hak kami untuk membela diri dan memindahkan salah satu senjata kami ke daerah yang masih dalam wilayah kedaulatan kami setiap saat," lanjut Nguyen.

Langkah ini tentunya dibuat Hanoi untuk melawan Beijing yang membangun tujuh pulau reklamasi di Kepulauan Spratly. Militer Vietnam takut strategi mereka untuk mempertahankan wilayah Vietnam Selatan di pulau pertahanan ketahuan karena adanya landasan pacu, bangunan, radar dan instalasi militer China di wilayah itu.

Vietnam, China dan Taiwan mengklaim seluruh wilayah di Kepulauan Spratly, sementara itu, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam hanya mengklaim beberapa wilayah saja. Hal ini yang memicu ketegangan di kawasan.

Bulan lalu, Mahkamah Internasional di Den Haag mengeluarkan putusan bersalah kepada China karena mengklaim seluruh wilayah di Laut China Selatan. Hal ini dilaporkan Filipina yang merasa dirugikan oleh klaim sepihat Beijing tersebut.

Sementara itu, China sendiri tetap kukuh mengklaim perairan tersebut bagian dari wilayah mereka sejak era kerajaan di masa lalu.

(mdk/ard)