Kalah arbitrase, China tekan Filipina dan ngotot bangun pulau buatan

Merdeka.com - Usai dinyatakan tak memiliki hak atas hukum Laut China Selatan (LCS) China berkukuh akan terus melakukan pembangunan di Pulau Nansha yang termasuk obyek sengketa. Hal itu ditegaskan langsung oleh petinggi militer, meski Badan Arbitrase Internasional menyatakan tindakan Beijing ilegal.

"Kita tidak akan pernah berhenti membangun konstruksi di Pulau Nansha yang telah telah separuh jalan," kata Wu Shengli, Panglima Tentara Angkatan Laut Tiongkok, saat berbincang dengan Lasmana Amerika Serikat John Richardson, seperti dilaporkan Kantor Berita Xinhua.

Seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (19/7), Nansha adalah nama China dari Kepualuan Spratly yang bersilangan dengan wilayah Filipina. Di kepulauan itu Beijing dalam tiga tahun terakhir telah membangun karang buatan, serta reklamasi besar-besaran untuk membangun fasilitas militer.

"Pulau Nansha masuk ke dalam teritori kami dan kepentingan kami dalam membangun pulau tersebut sangat beralasan, dibenarkan, serta sesuai aturan hukum internasional," imbuh Jenderal Shengli.

Beijing terdeteksi membangun radar di Pulau Spratly Laut China Selatan ©REUTERS

China tak sekadar mengabaikan putusan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli lalu. Pejabat Tiongkok sekaligus menekan pemerintah Filipina, yang mengadukan mereka ke lembaga internasional, agar menyelesaikan sengketa wilayah laut lewat cara di luar pengadilan.

Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay mengatakan Tiongkok secara terang-terangan menolak putusan hukum yang mengikat tersebut. Menlu Yasay mengaku telah menolak tawaran untuk negosiasi usai pengabaian yang dilakukan Beijing.

"Kami menolak membuka negosiasi bilateral di luar kerangka hukum serta tak usah mengacu pada putusan arbitrase," kata Yasay kepada CBN News.

Menurut Menlu Filipina, sikap China tidak konsisten dengan konstitusi Filipina dan juga kepentingan negara mereka. Beijing secara tersirat mengancam akan melakukan konfrontasi langsung dengan Filipina jika menolak negosiasi

Kedua Menlu bertemu dalam acara Asia Eropa Meeting (ASEM) di Mongolia pekan lalu. Filipina tegas untuk memprioritaskan hak nelayan mereka untuk bisa kembali ke melaut di perairan sengketa.