Anies Baswedan Dorong Reformasi Pendidikan ASEAN di AFPC 2025
Apa yang disampaikan Anies Baswedan mengenai reformasi pendidikan dalam acara AFPC 2025?
Reformasi pendidikan di Asia Tenggara kembali menjadi topik penting dalam sesi "Ideas to Upgrade and Reform Our Education Ecosystem" yang berlangsung di ASEAN for the Peoples Conference 2025, bertempat di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, pada hari Minggu (5/10/2025).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Anies Baswedan, mengungkapkan bahwa sistem pendidikan di kawasan ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan zaman dan belum mampu memenuhi kebutuhan generasi muda di era digital.
Menurutnya, "Siswa kita hidup di abad ke-21, guru masih berpikir dengan pola abad ke-20, dan ruang kelas kita berasal dari abad ke-19." Ia menambahkan bahwa ketimpangan dalam pendidikan bukan hanya berkaitan dengan fasilitas atau akses, tetapi juga mencakup kesenjangan dalam wawasan dan cita-cita.
"Anak-anak di kota besar memiliki banyak contoh dan peluang. Sementara di desa, banyak yang bahkan tidak pernah bertemu orang yang kuliah. Tanpa imajinasi tentang apa yang mungkin, bakat bisa hilang sebelum sempat tumbuh," tegasnya.
Lebih lanjut, Anies menekankan pentingnya reformasi pendidikan yang tidak hanya menutup skills gap tetapi juga dreams gap, sehingga setiap anak di ASEAN memiliki kesempatan yang setara untuk bermimpi besar dan mewujudkannya.
Pendidikan tidak hanya untuk mempersiapkan pekerjaan
Dalam kesempatan tersebut, Anies menekankan bahwa pendidikan tidak seharusnya dipersempit hanya sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan.
"Pendidikan harus mempersiapkan generasi muda agar menjadi individu yang kritis, memiliki empati, dan mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat," ujarnya. Ia juga mendorong adanya kolaborasi antar negara di kawasan ASEAN, seperti pertukaran guru dan relawan muda, untuk memperluas pengalaman belajar lintas budaya.
Dari Vietnam, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Lam, Wakil Rektor Universitas Lac Hong, menegaskan pentingnya adanya kebijakan yang memastikan pemerataan pendidikan. Ia memberikan contoh langkah negaranya yang akan menghapuskan biaya sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA mulai September 2025.
"Pendidikan adalah strategi utama untuk keluar dari kemiskinan. Setiap anak di Vietnam harus mendapat kesempatan yang sama untuk belajar," tegasnya.
Sementara itu, dari Malaysia, Samuel Isaiah, Direktur Eksekutif PEMIMPIN, mengingatkan akan pentingnya mengangkat kembali martabat profesi guru.
"Kalau kita tidak memiliki guru terbaik di kelas, maka tidak ada yang akan berubah. Meningkatkan status dan pelatihan guru adalah kunci reformasi," katanya.
Diskusi ini menegaskan satu pesan yang kuat bahwa reformasi pendidikan di ASEAN harus bersifat komprehensif, melibatkan pemerintah, komunitas, dan masyarakat sipil.
Menurut Anies, pendidikan bukan hanya tentang mengajar untuk masa depan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang bisa dibayangkan oleh semua anak.