Aburizal Bakrie

Permintaan itu disepakati Bamsoet. Mereka kemudian membulatkan kesepakatan. Dengan kesepakatan memasukkan sederet pendukung Bamsoet masuk dalam alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.

Status Ical sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar 2019-2024 berlaku mulai hari ini. Sebelumnya, ia menjabat posisi yang sama di partai beringin itu sejak era Setya Novanto.

Partai Golkar mendorong Airlangga Hartarto jadi capres 2024 di Munas X Golkar. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung menilai Golkar terlalu dini bicara soal capres.

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mendorong agar Airlangga Hartarto menjadi ketua umum. Sejumlah DPD I Golkar juga mendukung Airlangga maju di Pilpres 2024.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, bahwa Airlangga Hartarto harus siap jadi Calon Presiden 2024. Dia ingin Airlangga tidak hanya siap jadi ketua umum, tapi siap memimpin Indonesia.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menceritakan, pertemuan Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Dalam pertemuan itu, Bamsoet memutuskan mundur dari pencalonan Ketum Golkar.

Sebab menurutnya, jika ada keributan politik di dalam Golkar, maka politik nasional juga tak tenang.

Mantan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) hadir dalam pertemuan DPD I dan DPD II pro Airlangga Hartarto di Tangerang. Kehadirannya, diklaim sebagai bentuk dukungan kepada Airlangga oleh Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan DPD I dan II Golkar bersama sejumlah tokoh senior partai di JHL Hotel Tangerang, Banten, Senin (2/12). Hadir dalam acara itu, Aburizal Bakrie (Ical), Akbar Tanjung dan Luhut Panjaitan.

"Kebetulan insyaAllah nanti ada Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Akbar Tanjung dan Luhut Binsar Panjaitan dan Jusuf Kalla. Jadi kami informasikan inilah yang mendukung Airlangga Hartarto," ujar Lodewijk.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi maju jadi Caketum Golkar setelah mengembalikan formulir pendaftaran. Bamsoet bakal mengkolaborasikan pola kepemimpinan Akbar Tanjung dan Aburizal Bakrie jika terpilih jadi ketum beringin.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menitipkan pokok pikiran untuk dibahas di Munas Golkar awal Desember nanti. Selain Golkar harus usung kader jadi Capres, Ical juga yakin Munas memungkinkan berjalan musyawarah mufakat.

"Golkar harus mengusulkan capres dari kader Golkar pada 2024 dan untuk itu Wanbin mengusulkan kepada DPP akan terpilih untuk memikirkan mekanisme untuk dapat memilih siapa capres yang akan diajukan Golkar pada 2024," jelas Ical dalam rekaman suara yang diunggah di akun Facebook pribadinya, dikutip merdeka.com.

Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar, MS Hidayat membenarkan pokok pikiran yang dibacakan oleh Ketua Wanbin Aburizal Bakrie (Ical) yang diunggah di Facebook tersebut. Hidayat mengatakan, pokok pikiran tersebut atas usulan dirinya dan Hafiz Zawawi.

Rencana untuk mengupayakan aklamasi menunjukkan Airlangga tidak mau melakukan konsolidasi ke pengurus di bawah.

Ical menuturkan, beberapa tokoh senior Golkar juga tetap bersemangat untuk menjadikan partai beringin kembali berjaya di masa yang akan datang.

Pengarahan Ical, Akbar Tandjung dan Agung Laksono untuk Golkar. Ical melanjutkan, kader Golkar harus terus bersatu. Kalau bersatu, Golkar dapat memaksimalkan semua energi yang dimiliki untuk memikirkan kemajuan partai. Sehingga ke depan Golkar tidak akan ada lawan.

"Saya tuh pengennya musyawarah untuk mufakat, jadi kalau calonnya ada beberapa, kan kalau bermusyawarah kan baik. Tenaga kan bisa disimpan untuk berkompetisi dengan pihak lain. Paling baik musyawarah mufakat," kata Ical di sela Rapimnas Partai Golkar, Jakarta Kamis (14/11).

Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, senior Golkar bakal memberikan arahan kepada pengurus pusat dan daerah. Senior tersebut adalah Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono.

Almanzo menilai, saat ini banyak pencapaian partai yang tidak sesuai target partai dan tidak ada langkah evaluasi, serta banyak kebijakan partai yang melanggar mekanisme dan berlawanan dengan azas organisasi.